Merdeka.com - Politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak ada larangan bagi Ade Komarudin yang kini menjadi ketua DPR untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Maret mendatang. JK yang juga Wakil Presiden RI mengatakan, tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar yang melarang merangkap posisi di partai dengan jabatan di eksekutif atau pun legislatif.

JK menegaskan posisi ketua umum Golkar tetap bisa dirangkap dengan jabatan sebagai penyelenggara negara. JK mencontohkan saat Golkar dipimpin Akbar Tandjung yang juga ketua DPR periode 1999-2004.

"Dulu Akbar merangkap. Boleh kan?" katanya, Jumat (12/2).

JK bahkan mencontohkan dirinya saat menjadi Wakil Presiden 2004-2009 sekaligus ketua umum Golkar. Lagi-lagi hal itu untuk menegaskan bahwa tidak ada aturan di Golkar yang melarang ketua umumnya menjadi pimpinan di lembaga negara.

"Enggak ada (larangan dalam AD/ART). Buktinya Akbar dulu ketua umum Golkar merangkap ketua DPR. Saya ketua umum Golkar merangkap wakil presiden," tegasnya.

Tak cuma itu, dia juga menyatakan Indonesia sudah dua kali punya presiden yang juga ketua umum partai. "Ibu Mega presiden (merangkap) ketua PDIP. SBY ketua umum (Partai Demokrat) juga presiden," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie juga menyatakan bahwa tak ada larangan bagi Akom untuk maju. Ical menegaskan, setiap kader Golkar yang memenuhi syarat boleh maju sebagai calon ketua umum di munas mendatang.

"Akom boleh maju dong. Tadi malam saya bicara dengan Akom per telepon. Biar semua kader Partai Golkar yang berminat dapat bersaing dengan baik dan sehat," kata Ical.