Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK tanggapi santai ancaman Fadli Zon

JK tanggapi santai ancaman Fadli Zon Jusuf Kalla hadiri acara NU. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai ancaman Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal penyetopan anggaran APBN-P 2014 untuk pemerintah. JK mengatakan hal itu persoalan nanti yang selanjutnya akan dibahas.

"Ya nanti lah pada waktunya," ujarnya, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/11).

JK mengatakan saat ini pemerintah masih menggunakan anggaran APBN-P 2014 yang diketok September lalu. "Anggaran kan sudah selesai, sudah diketok," ujarnya.

Menurut JK, anggaran APBN-P tidak urgent untuk digunakan sekarang. JK malah mengatakan, yang urgent justru penyelesaian kekisruhan di DPR tersebut dengan mengesahkan UU MD3.

"Bukan soal urgent. Justru urgent-nya DPR bersatu. Itu yang urgent. Jangan balik-balik. Yang urgent itu DPR cepat bersatu," jawab JK saat ditanya apakah artinya tidak ada anggaran yang urgent bagi pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengancam anggaran untuk pemerintah tidak akan turun jika para menteri tidak hadir dalam rapat-rapat di DPR. Hal itu akan dilakukan jika 3 kali panggilan para menteri tidak hadir.

"Kalau misalnya mereka tidak hadir dan kemudian tidak disahkan APBN-P, lantas mereka mau dapat anggaran dari mana? Dari langit?" cetus Fadli.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Nilai Ganjar Kampanye Jalan Sendiri, Capres Lain di Atas Mobil Alphard

Sekjen PDIP Nilai Ganjar Kampanye Jalan Sendiri, Capres Lain di Atas Mobil Alphard

Hasto menyebut, jika Ganjar dapat blusukan dengan mantap dan sangat keterbukaan.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Mahfud Tegaskan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Bukan Gertakan: Makin Keras Pompanya Enggak Gembos

Mahfud Tegaskan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Bukan Gertakan: Makin Keras Pompanya Enggak Gembos

Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Agus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.

Baca Selengkapnya