Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penundaan RDP pemerintahannya dengan DPR memang harus dilakukan. Sebab, kata JK, DPR tengah menyempurnakan UU MD3 yang berarti perselisihan di parlemen belum selesai.

"Alasannya iyalah karena DPR lagi menyempurnakan UU MD3. Setelah itu dulu rampung karena berarti kalau masuk sekarang tidak semua berpartisipasi," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/11).

JK jamin dengan adanya penundaan RDP tersebut tidak akan membuat buruk hubungan pemerintahan dengan parlemen. Pemerintahannya, kata JK, akan datang jika semua proses penyelesaian kekisruhan yang ada telah selesai.

"Karena DPR masih dalam proses itu. Saya katakan tadi pemerintah semua fraksi berpartisipasi dan memang fungsi DPR mempersatukan setelah fraksi yang ada. Dan mereka sudah setuju. Jadi kalau itu dijalankan, barulah pemerintah akan datang. Karena belum sempurna berarti keputusannya pincang," tegas JK.

Diketahui, Presiden Jokowi mengimbau jajaran menteri Kabinet Kerja untuk tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Larangan tersebut diterbitkan dengan Keppres dan bersamaan dengan masih kisruhnya pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya imbauan tersebut. Larangan terpaksa dilakukan agar penjelasan yang disampaikan menteri tidak ditanggapi keliru.

"Iya dong, kalau nanti kita dateng ke sini keliru, datang ke sini keliru. Lihat di sana apakah sudah rampung, baru selesai," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Jokowi mengaku merasa aneh dengan panggilan yang dilakukan DPR terhadap beberapa menterinya, apalagi kerja pemerintah belum juga berjalan lebih dari setahun.