Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak punya pilihan jika Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Sebab, penunjukan jaksa agung merupakan hak prerogatif presiden.

JK menekankan, Prasetyo jangan hanya dilihat dari sisi politisinya saja. Melainkan, kemampuan Prasetyo yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).

"Apa saya ada hak untuk setuju atau tidak setuju? Kalau orang berpengalaman pasti mampu dong, kita bicara soal kemampuan," ujar JK di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/11).

JK mengatakan, senang atau tidak dengan penunjukan jaksa agung itu bagian dari demokrasi. JK yakin pilihan Jokowi melihat Prasetyo dari sisi kapasitas, bukan pilihan partai pendukungnya.

"Senang tidak senang adalah demokrasi. Tetapi soal jaksa agung itu berdasarkan kapasitas, tidak berdasarkan pilihan partai," ujarnya.

Apalagi, selama ini ada menteri yang juga dari golongan partai politik. Banyak dari mereka, kata JK, juga mampu melaksanakan tugasnya.

"Apa sih bebas orang? menteri juga dari partai, selama mampu ya kenapa tidak," ujarnya.