JK: Sekarang tidak ada lagi perbedaan ideologi politik
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kini tidak ada lagi perbedaan ideologi politik di Indonesia seperti pada 1950-1960-an. Di era Presiden Soekarno itu, ideologi politik setidaknya terbelah menjadi nasionalis, agama dan komunis.
Menurut JK, kini pandangan ideologi keagamaan dan kebangsaan setiap parpol adalah sama. "Tidak ada perbedaan yang ideologis keagamaan kebangsaan. Itulah warna politik kita pada dewasa ini. Karena tak ada lagi parpol yang murni nasional dan murni agama," kata JK saat membuka Kongres Umat Islam Indonesia VI di Pagelaran Keraton, Senin (9/2).
Kalau pun ada perbedaan, kata JK, "Itu adalah persoalan politik, kewenangan, kekuasaan, dan hal-hal yang lainnya."
JK menilai, semua parpol kini sama-sama nasionalis sekaligus agamis. "Semua 10 partai di republik ini semua ketuanya haji, tidak ada yang tidak. Semua melaksanakan rukun Islam yang baik, rukun iman yang baik. Apabila Islam pecah pasti mereka akan ngamuk juga. Partai apapun juga," ujar JK.
Oleh karenanya, kata JK, peranan parpol terhadap keagamaan sekarang tidak perlu diragukan. "Pandangan-pandangan keagamaan inilah yang harus kita jalankan baek-baek," kata mantan ketua umum Partai Golkar ini.
"Karena itulah kita tidak pernah ada gesekan-gesekan tentang keagamaan lagi dalam tahun-tahun terakhir ini. Itu akibat karena kita dalam perpolitikan selalu menonjolkan persamaan dan memperkecil perbedaan-perbedaan di antara kita semua," ujarnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaBerikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaJK juga menyinggung situasi yang terjadi saat debat kemarin tak berbeda jauh pada debat Pilpres 2019
Baca SelengkapnyaKaesang mengungkapkan Raja Juli Antoni dipanggil bukan terkait urusan politik.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnya