JK: Pimpinan tandingan di DPR tidak perlu ada
Merdeka.com - Parlemen terpecah, dualisme kepemimpinan terjadi di DPR. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk kepemimpinan DPR yang baru serta menjalankan sidang paripurna perdana di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menilai dualisme kepemimpinan di Parlemen tidak perlu ada. "Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).
JK berharap, anggota parlemen bisa membuka diri dan kembali mengutamakan musyawarah guna mencapai mufakat dalam mengambil keputusan di Parlemen.
"Ya tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi, pengalaman, saling memberi antara koalisi agar terjadi harmoni yang baik dan dua-duanya saya yakin akan baik. Tapi butuh suatu musyawarah yang saling memberi toleransi harus ada, demokrasi harus begitu," tambah JK.
Masing-masing pimpinan koalisi, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sudah saling bertemu, meski demikian perselisihan masih saja terjadi.
"Di bawahnya teknis, ya mungkin menyangkut jumlah yang mereka bicarakan, tapi ya (di level pimpinan) aman, aman," tutur JK.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPenjelasan DJP Kemenkeu Terkait Kasus Jubir AMIN Indra Charismiadji
Dwi menjelaskan selama proses pengusutan kasus ini juga telah dilakukan tahapan pengawasan.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya