JK pernah usulkan Pilkada serentak, tapi tak digubris

Merdeka.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik upaya pemerintah menyelenggarakan Pilkada secara serentak. Ide itu sebenarnya sudah diajukan saat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Sejak 2005 Golkar sudah ajukan itu (wacana Pilkada serentak) ke DPR. Tapi, waktu itu belum ditanggapi," kata JK di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (25/8).

JK mengaku punya alasan mengapa mendukung penyelenggaraan Pilkada secara serentak. "Efisiensi dan tidak menimbulkan masalah yang banyak," kata dia.

Apabila Pilkada tidak dilakukan serentak malah akan menimbulkan banyak risiko. "Setiap tiga hari ada Pilkada di Indonesia itu pasti ada masalah biayanya, sosialnya, politiknya tinggi sekali," ujar dia.

Sementara Mendagri Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu mengatakan, Pemerintah terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada bisa berlangsung secara serentak. Untuk merealisasikan itu, proses pemilu di seluruh daerah akan dipercepat atau diperlambat untuk menyesuaikan pelaksanaan pemilu.

"Ada yang dimajukan dan ada yang dimundurkan. Kalau dimajukan merugikan tidak? Untuk 2014 waktu jabatannya tetap, cuma pemilihannya saja yang dipercepat. Tetap 5 tahun, karena tidak boleh dikurangi jabatan 5 tahun," kata Gamawan.

Gamawan menegaskan, khusus untuk Jakarta tidak ikut sistem tersebut. Sebab, provinsi ini tidak memiliki kabupaten atau kota. Ke depan, pemerintah akan berupaya agar masa jabatan masing-masing kepada daerah tetap berlangsung selama lima tahun sesuai ketentuan Undang-Undang.

"Kalau DKI dia sendiri, tidak ada kabupaten atau kota di bawahnya, Semua administratif. Makanya, saya bilang mungkin perlu dua putaran baru dia bisa bersama-sama," jelas dia.

Gamawan menjelaskan, jika masa jabatannya habis pada 2014, maka Pemilukada bisa berlangsung tahun 2013. Siapapun pejabat yang terpilih, dia akan tetap dilantik di tahun saat pemimpin sebelumnya turun dari jabatannya.

"Sehingga, 5 tahun masa jabatan orang tidak hilang," kata Gamawan.