Merdeka.com - Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyayangkan sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang memecat kader partainya lantaran membelok dukung pasangan dia dan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Ical patut disalahkan dalam persoalan tersebut.

"Kita sayangkan bahwa hak-hak untuk, katakanlah mempunyai pandangan berbeda, bukan memilih Golkar jangan lupa. Kalau memilih Golkar harus diberikan sanksi. Tapi bukan hal milih memilih Golkar, karena Ical di situ diberi sanksi, kan bukan Ical di situ ketua umum Gerindra, ketua umum PAN (Prabowo - Hatta). Harus disuruh memilih ketuanya dibanding kader Golkar. Di mana letak logikanya," ujar JK kepada wartawan di Kediaman Ginadjar Kartasasmitha, Jalan Daksa 2 No 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/5).

JK menuturkan, partai berlogo pohon beringin itu tidak relevan mendukung partai lain ketimbang kader partainya sendiri. Seharusnya di internal Golkar harus mengedepankan tatanan demokrasi.

"Saya bicara Pak Ical, ini di Golkar demokrasi. Setiap orang mempunyai hak memilih dan dipilih, itu hak asasi. Tidak bisa dikendalikan selama yang dipilih itu partai yah langsung diberi sanksi," terang JK.

"Kalau seorang pengurus Golkar mengkampanyekan Gerindra itu tidak bagus. Tapi soal memilih kader Golkar apa yang salah? dari pada memilih partai lain," sambungnya.

Seperti diketahui, banyak para kader Golkar yang ogah ikut perintah Ical dalam mendukung pencapresan Prabowo - Hatta. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Luhut B Pandjaitan. Luhut lebih memilih berpaling mendukung pasangan Jokowi - JK di Pilpres.