Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jimly: Jangan tentang putusan DKPP dan MK, penilaiannya beda

Jimly: Jangan tentang putusan DKPP dan MK, penilaiannya beda Sidang kode etik DKPP. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai landasan sendiri dalam menilai perkara pemilu. Sehingga keputusan DKPP tidak bisa disamakan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena berbeda landasan.

"Jadi ini jangan dipertentangkan (keputusan DKPP dan keputusan MK). Saya sudah mendengar dari tim pasangan calon 1 (Prabowo - Hatta) banyak yang tidak puas, tapi saya menganjurkan ya sudah kita terima ini," kata Ketua DKPP Jimly Assidhiqie di kantor DKPP, Jl. Thamrin Jakarta, Jumat (22/8).

Jimly menyatakan DKPP tidak menilai sidang perkara Pemilu dengan melihat hasilnya. Namun, DKPP melihat konteks perilaku dari penyelenggara pemilu itu sendiri.

"Kita (DKPP) tidak fokus pada hasil pemilu, kita fokus pada perilaku penyelenggara pemilu. Jadi cara penilaian DKPP beda, jika dikatakan ini bermasalah maka MK bisa tidak karena MK lihat hasil pemilu," terang dia.

Masih menurutnya, jika seorang penyelenggara pemilu terbukti tak melanggar pidana, di DKPP bisa sebaliknya diputuskan bersalah. Dia mengibaratkan tersenyum saja bisa beperkara jika tak pada kondisi yang tepat.

"Jika penyelenggara pemilu itu tak melanggar hukum, bisa saja melanggar etik. Ibaratnya, saya berseloroh, senyum aja bisa salah jika tak tepat waktunya," pungkas dia.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT

DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT

DPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut

Baca Selengkapnya
Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya