Jika SBY menolak, RUU Pilkada tak dapat disahkan DPR

Merdeka.com - Rencana mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD banyak menuai penolakan. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan, wacana Pilkada lewat DPRD yang saat ini sedang dibahas memiliki peluang tidak bisa disahkan oleh DPR sekarang.

Menurut Saldi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR memiliki 2 instrumen yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Dua instrumen ini telah diatur dalam konstitusi dan mempunyai hak untuk bersikap.

"Kalau satunya tidak setuju maka RUU itu tidak bisa disahkan," kata Saldi saat Rapat Koordinasi Nasional Apkasi dan Apeksi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9).

Saldi menegaskan, terdapat banyak alasan mengapa pemilihan kepala daerah harus dipilih rakyat secara langsung. Pilkada lewat DPRD dipandangnya tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 4. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi.

"Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga tidak bisa untuk merubah kontruksi yang telah ada dalam pasal 18 ayat 4. Ini sulit dilakukan," tandasnya.