Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan partai lain, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk bergabung bersama-sama membangun bangsa. Namun, soal urusan nama calon menteri, Jokowi menegaskan hal itu adalah hak prerogatif presiden.

"Kalau (PPP) mau masuk ke koalisi ya silakan. Kita kan terbuka. Tapi kalau urusan nama (menteri) itu urusan dan hak prerogatif presiden. Dan itu konstitusi," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/9).

Ditanya apakah Lukman Hakim Saifuddin akan tetap menjadi menteri agama, Jokowi enggan menanggapi. Sebab sampai saat ini, kata Jokowi, dia masih belum ingin mengurusi nama-nama menteri. Tim Transisi juga masih memproses kriteria-kriteria yang harus dipenuhi menteri-menteri ke depannya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta ini sempat mengatakan bahwa rencana koalisi dengan PPP dan PAN sudah mencapai 80 persen. Namun sampai saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut dari rencana bergabungnya dua partai dari Koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

"Masih proses," ungkap Jokowi.

Seperti diketahui, mantan Wali Kota Solo ini mengaku sampai saat ini masih belum menerima kriteria-kriteria menteri untuk kabinetnya. Sebab sampai saat ini Tim Transisi yang diperintahkan untuk merumuskan kriteria menteri masih memprosesnya.

"Belum. Ini masih dalam proses. Mungkin minggu ini,"? ungkapnya.

Selain kriteria menteri, Jokowi juga belum menerima nama-nama kementerian. Padahal sebelumnya, dirinya telah mengumumkan bahwa postur kabinet pada pemerintahannya akan berjumlah 34 kementerian.

"Nama-nama kementerian mungkin juga minggu depan saya umumkan," jelasnya.