Merdeka.com - Presiden Joko Widodo jengkel hingga menyinggung reshuffle saat pimpin rapat kabinet 18 Juni lalu. Jokowi melihat, belum ada penanganan ekstra dari para menteri dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Brawijaya (Unbraw) Hasan Ubaid menilai, pernyataan keras presiden kepada para menterinya wajar. Menurutnya, sejauh ini masyarakat yang terkena imbas dari pandemi Covid-19 harus lebih merasakan kehadiran negara dalam membantu mereka.

"Saat ini hadirnya pemerintah di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani krisis yang disebabkan pandemi Covid-19. Menteri sebagai perpanjangan tangan presiden harus hadir dan sigap merespon problem di masyarakat. Sejauh ini kementerian yang belum maksimal antara lain kementerian kesehatan, bidang sosial, ekonomi dan pendidikan," kata Hasan saat dihubungi, Selasa (30/6).

Selain itu, lanjutnya, masalah bantuan sosial yang harus didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan juga menjadi masalah sendiri. Menurutnya, kevalidan data dan ketepatan sasaran penerima bantuan masih jauh dari harapan karena banyak orang yang mampu bisa menikmati bantuan tersebut.

"Dalam hal bantuan sosial, Kementerian Sosial yang paling mendapat sorotan, terutama soal data. Saya rasa Presiden Jokowi mengerti benar masalah bantuan kepada masyarakat masih belum terkendali," ujarnya.

Menteri Efektif dan Inovatif

Sementara itu, Pengamat politik dari Poldata Fajar Arief Budiman menilai, selain masalah kesehatan dan bantuan sosial, pendidikan juga menjadi perhatian presiden, karena masih menimbulkan masalah di berbagai daerah.

Oleh karena itu, Fajar mengatakan, jika ada reshuffle ke depannya, pos kementerian pendidikan menjadi salah satu pertimbangan yang harus dirotasi.

"Menurut saya masalah pendidikan hari ini semakin kompleks. Sosok menteri paling tidak harus mampu memposisikan diri secara kolaboratif bersama segenap masyarakat pendidikan Indonesia yang juga peduli dan kritis dengan soal pendidikan. Jangan eksklusif, harus mampu bersama-sama, membangun gotong royong”, tutur Fajar pakar kebijakan publik alumni Univesitas Padjajaran Bandung ini.

Fajar menganjurkan, nama-nama menteri yang relatif masih muda dan memiliki basis sosial yang baik untuk masuk kabinet. Nama-nama seperti Sunanto Ketua Pemuda Muhammadiyah, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum GP Ansor, Alisa Wahid Ketua Gusdurian, Ketua Inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko, Arif Rosyid mantan Ketua Umum PB HMI, dan Dimas Oky Nugroho, Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa.

Jokowi dinilai butuh menteri yang mampu bekerja cepat, terukur di tengah krisis saat ini.

"Yang pasti siapapun menterinya harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif. Mampu berkolaborasi dengan berbagai institusi dan berkomunikasi dengan rakyat. Menghadapi krisis, presiden harus dibantu oleh menteri-menteri yang punya kapasitas menjelaskan dan menghadapi krisis secara kokoh.”

“Punya inisiatif, mampu menerjemahkan arahan presiden dengan presisi, melalui lompatan inovasi, jangan hanya menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara 'business as usual'," tutu Fajar.