Merdeka.com - Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin mengatakan Islam memberikan landasan pergerakan bagi rakyat yang terzalimi oleh pemimpinnya. Di antaranya menggunakan gerakan ekstra konstitusional untuk melengserkan seorang pemimpin, imam atau khalifah.

Ini disampaikan Din dalam diskusi Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19 yang disiarkan melalui YouTube Mahutama, Senin (1/6).

"Landasannya gerakan yang bersifat ekstra konstitusional untuk melengserkan seorang pemimpin, imam atau khalifah pada waktu itu. Terutama ketika jalan-jalan konstitusional itu sendiri terkunci," kata Din.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjelaskan dalam Islam ada dua macam pemakzulan. Pertama, pemakzulan yang bersifat politik. Kedua, pemakzulan yang bersifat moral.

"Kalau pemakzulan politik itu melengserkan pemimpin secara politis baik lewat jalur konstitusional atau ekstra konstitusional jika jalur konstitusional sudah terkunci dan ada perselingkuhan antara lembaga-lembaga yang berwenang dengan pemimpin itu sendiri," jelasnya.

Sementara pemakzulan moral, rakyat bisa bersama-sama menolak perintah pemimpinnya. Dalam Islam, kata Din, tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk taat pada pemimpin yang bermaksiat kepada Allah atau yang mengkhianati rakyatnya.

Din melanjutkan, pada dasarnya pemakzulan terhadap pemimpin zalim merupakan manifestasi ajaran agama. Dalam hal ini, rakyat menjalankan perintah agama menegakkan amar makruf nahi mungkar.

"Amar makruf nahi mungkar untuk menyuarakan kebenaran. Kaum akademisi, ilmuwan dan cendekiawan sejatinya adalah ulil albab yang harus menyuarakan kebenaran. Hadist nabi mengingatkan umat Islam bahwa semulia-mulianya jihad dan perjuangan itu adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin zalim yang bertindak sewenang-wenang," terangnya.