Istana: Tak ada uang negara di KLB Demokrat
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki agenda padat pekan depan. SBY akan mengikuti pertemuan High Level Panel (HLP) Post MDG's di Bali pada 25 hingga 27 Maret.
Selang tiga hari, SBY akan mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di lokasi yang sama pada 30 hingga 31 Maret. Meski demikian, pihak Istana memastikan tidak ada penggunaan uang negara di KLB Partai Demokrat.
"Tidak, nanti dijelaskan. Kami tahu batasan, kerangka tugas negara dan partai. Sementara demikian. Jangan dicampur adukkan," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2).
Menurut dia, KLB merupakan kegiatan partai dan tidak bisa disamakan dengan tugas presiden sebagai kepala negara. Sementara, HLP merupakan serangkaian kegiatan untuk melaksanakan diplomasi di dunia internasional.
"Pembahasan mengenai partai dipisahkan dari tugas beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," tuturnya.
Selama berada di Bali, SBY juga akan melakukan serangkaian kegiatan, salah satunya meninjau sejumlah lokasi.
"Jumat itu hari libur. Tidak ada kaitan dengan tugas negara," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaTak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaCak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika
Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca Selengkapnya