Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istana Disebut Tak Dalam Posisi Berkepentingan Campuri Pemilihan Ketum Golkar

Istana Disebut Tak Dalam Posisi Berkepentingan Campuri Pemilihan Ketum Golkar Jokowi dan Jusuf Kalla Hadiri HUT Partai Golkar. ©2019 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Nama tiga menteri Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut ikut campur dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Salah satunya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menegaskan, Istana sama sekali tidak berada pada posisi mendukung salah satu bakal calon ketua umum Golkar.

"Tidak ada campur tangan dari Istana," tegasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily membantah tudingan adanya tiga menteri Jokowi ikut campur dalam masalah pemilihan ketua umum Partai Golkar.

"Sudahlah, enggak usah ngigau ngomong kemana-mana. Munas sudah di depan mata, tinggal beberapa hari ke depan. Kalau mau maju jadi calon ketua umum, yakinkan para pemegang suara dengan konsep dan gagasan untuk kemajuan Partai Golkar lima tahun ke depan," ujar Ace di Jakarta.

Berdasarkan pengalaman, dia yakin kader Golkar tak akan terpengaruh dengan berbagai isu liar setiap proses pemilihan Ketum. Sebab, lanjut dia, Golkar merupakan partai yang dewasa dan matang dalam berdemokrasi.

Menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Hari Fitrianto tudingan dari salah satu loyalis caketum Golkar tersebut tidak relevan.

"Tuduhan Istana mengintervensi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar sebenarnya itu tidak relevan, secara realitas politik, Istana tidak dalam posisi berkepentingan untuk ikut mempengaruhi siapa yang akan menjadi Ketum Golkar," tegas Hari.

Hari mengatakan Golkar merupakan partai yang loyal dalam mendukung pemerintahan Jokowi. Siapapun yang terpilih jadi ketum Golkar, lanjut dia, tentunya tak akan berpaling dari poros kekuasaan Jokowi.

"Tinggal para calon ini yang justru berlomba untuk dapat menyesuaikan diri sehingga relevan dengan visi pemerintahan Jokowi saat ini dan ke depan," tambah Hari.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Reaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar

Reaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar

Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung

Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung

lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Pakai Dasi Kuning, Jokowi Akui Nyaman dengan Golkar

Pakai Dasi Kuning, Jokowi Akui Nyaman dengan Golkar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku merasa nyaman dengan Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan

Jokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan

"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"

Baca Selengkapnya