Islah Golkar terancam gagal
Merdeka.com - Penyelesaian konflik di tubuh Partai Golkar masih terbentur ego masing-masing kubu. Sinyal kisruh diselesaikan lewat jalur hukum menjadi pilihan terakhir.
Kubu Aburizal Bakrie sudah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Beberapa kader pro Ical juga menyatakan pesimis dualisme kepengurusan diselesaikan dengan islah.
Untuk sementara ini Kementerian Hukum dan HAM tak mengakui hasil Munas Bali dan Jakarta. Kepengurusan Golkar dikembalikan kepada hasil Munas Riau 2009.
Makin alotnya rencana islah ini tidak terlepas dari opsi-opsi yang diminta kubu Agung, salah satunya adalah mendukung pemerintah. Opsi ini terang-terangan ditolak kubu Ical.
Berikut sinyal islah Partai Beringin terancam gagal:
Kubu Agung minta KMP dibubarkan, Golkar dukung Jokowi
Partai Golkar kubu Agung Laksono siap menempuh jalan damai dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Ada lima orang yang ditunjuk sebagai juru runding."Kami sudah upayakan rapat pleno di DPP Golkar. Ada lima juru runding yang ditunjuk yaitu Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar, Ibnu Mundzir dan Andi Mattalata. Jika itu (berunding) tak ketemu, ya ke pengadilan," kata ketua DPP Leo Nababan di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (19/12).Menurutnya tuntutan perundingan itu di antaranya pembubaran Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu karena membuat Golkar tersandera secara politik."Tuntutan kita ada empat, pertama bubarkan KMP, dan itu yang berat kata Pak Cicip. Bagi kami, KMP itu seperti ad hoc gak perlu dipermanenkan," terang dia.Lanjut dia, tuntutan yang kedua adalah mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Mereka pun meminta pemilihan langsung untuk Pilkada dan Pilpres."Mendukung pemerintah itu yang kedua, yang ketiga suara rakyat suara Golkar maka kami mendukung Perppu Pilkada. Keempat pemilihan presiden enggak boleh lewat MPR," pungkas dia.
Kubu Ical ingin kisruh diselesaikan lewat jalur hukum
Kisruh di tubuh Partai Golkar hingga kini belum reda. Pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, dirinya pesimis dengan islah menyelesaikan konflik pasca-keputusan Menkum HAM."Kami pesimis bisa mencapai islah atau dapat selesai melalui meja perundingan Mahkamah Partai. Menurut saya jalan terbaik agar kekisruhan ini tidak berlarut-larut dan masing-masing pihak merasa benar sendiri, jalan hukum melalui pengadilan adalah yang terbaik," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/12).Bendahara umum itu menambahkan, jalur pengadilan adalah mediasi yang tepat untuk menyelesaikan kisruh di Partai Golkar. Melalui pengadilan, masing-masing kubu dapat menyampaikan fakta-fakta dan dokumen yang menguatkan Munas siapa yang lebih sah."Biarlah pengadilan memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan dokumen yang ada. Proses Munas mana yang sah berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Golkar dan UU No:2/2011 tentang Partai Politik dan Munas mana yang odong-odong," jelas Bambang."Karena Kemenkum HAM tidak berani membuka dan mengadu keabsahan data Munas Bali dan Munas Jakarta tersebut ke publik, maka di pengadilan sangat dimungkinkan data-data dan dokumen-dokumen kedua Munas itu dibuka secara transparan," imbuhnya.
Kubu Ical tegas menolak pembubaran KMP
Memanasnya kisruh internal Partai Golkar hingga saat ini belum mereda. Kubu Agung Laksono bersedia islah atau damai dengan Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan menyodorkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh kubu Ical. Salah satunya adalah bergabung dengan pemerintah dan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP).Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar versi Munas IX Bali, Tantowi Yahya mengatakan, jika dasar untuk islah adalah hal tersebut, maka akan susah tercapai. Sebab, rekomendasi hasil Munas baik itu di Bali dan di Jakarta melahirkan keputusan yang berbeda."Kalau lihat perspektif itu susah. Karena output dua Munas beda," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/12).Tantowi menegaskan, pihaknya akan menjalankan rekomendasi keputusan Menkum HAM yang mengembalikan penyelesaian kisruh Golkar ke internal partai. Karena itu, kubu Aburizal Bakrie sepakat untuk membawa persoalan ini ke mahkamah partai dan termasuk juga ke pengadilan."Harus diselesaikan lewat mahkamah partai, kalau tidak bisa baru pengadilan," tegasnya.
Kubu Agung ingin pimpinan fraksi Golkar diganti
Partai Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin kubu Agung Laksono menyambangi gedung parlemen, Senayan. Mereka akan melayangkan surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di MPR."Hari ini kami akan menyerahkan surat pergantian pimpinan fraksi MPR Partai Golkar ke ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan," kata Ketua DPP Golkar Leo Nababan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/12).Menurut Leo, keputusan Kemenkum HAM yang belum mengesahkan salah satu dari dua kepengurusan, tidak menjadi menjadi halangan pihaknya untuk memohon pergantian pimpinan Fraksi Golkar di MPR."Memang (Munas) dua-duanya sah tetapi kepengurusannya belum. Karena (Munas) kita sah maka kita menyerahkan (surat pergantian pimpinan fraksi)," terang diaLeo mengatakan, pihaknya yakin ketua MPR Zulkifli Hasan akan menerimanya. Pergantian pimpinan fraksi pun telah dirapatkan di DPP Golkar versi Munas Jakarta."Enggak akan menolak itu hak kami. Ya tidak bisa ditolak," pungkas dia.
Baca juga:Kubu Agung: Kepengurusan Golkar Munas Riau sudah demisionerKubu Ical pesimis kisruh Golkar diselesaikan dengan islahMPR belum putuskan pergantian fraksi Golkar kubu Agung LaksonoKubu Ical nilai keputusan Menkum HAM buat masalah makin berlarutKubu Agung Laksono bantah Golkar akan 'di-PPP-kan'Kubu Agung tolak Akbar jadi mediator karena mencla-mencle
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaGolkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR
Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaCak Imin Kecewa Respons Istana Hadapi Petisi dan Kritik Akademisi: Jangan Ditarik ke Politik
Petisi tersebut sebagai pengingat yang isinya adalah agenda perubahan tanpa sengaja sama iramanya.
Baca SelengkapnyaTergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta
Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDasi Kuning Jokowi, Ravindra Airlangga: Menunjukkan Kenyamanan dengan Filosofi Golkar
Belakangan ini Presiden Jokowi sering dikaitkan dengan Partai Golkar.
Baca Selengkapnya