Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini pembelaan lengkap Menteri Tedjo soal ucapan 'rakyat tak jelas'

Ini pembelaan lengkap Menteri Tedjo soal ucapan 'rakyat tak jelas' Tedjo Edhy Purdijatno. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan pendukung KPK merupakan rakyat yang tidak jelas mendapat kecaman banyak pihak. Komentar Menteri Tedjo tersebut dianggap justru memperkeruh situasi di tengah memanasnya hubungan antara KPK dan Polri.

Apa yang disampaikan menteri dari Politisi NasDem itu dinilai tak layak diucapkan oleh pejabat negara. Yang mana banyak pihak lagi mencari cara dan solusi agar hubungan antara KPK dan Polri tetap berjalan harmonis demi penegakan hukum. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah mengkaji menyelesaikan huru hara antara KPK dan Polri itu.

Mendapatkan kecaman dan disalahkan banyak orang, Menteri Tedjo berusaha melakukan pembelaan diri. Apa yang dia sampaikan diyakini tidak ada yang salah sehingga dirinya tidak perlu minta maaf atas pernyataannya.

Berikut pembelaan dari Menteri Tedjo kepada merdeka.com, Minggu (25/1) melalui pesan singkat terkait pernyataan bahwa pendukung KPK adalah rakyat tidak jelas:

"Ini saya beri tau yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri & Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri & KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK & Polri. Kedua Pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatas namakan rakyat... rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri...," jelas Menteri Tedjo.

"Kita perlu menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dlm melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku. Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi. Lembaga penegak hukum KPK, Polri & Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi & saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen "Save KPK, Save Polri, Save NKRI". Hadir dampingi Presiden: Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri," lanjutnya.

"Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Didalam Negara Demokrasi tidak ada satu Lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tutup Menteri Tedjo.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Terungkap, Pembicaraan Presiden Jokowi Ke Petugas KPPS Detik-Detik Jelang Pencoblosan

VIDEO: Terungkap, Pembicaraan Presiden Jokowi Ke Petugas KPPS Detik-Detik Jelang Pencoblosan

Petugas KPPS mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini

Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini

Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Baca Selengkapnya