Ini kriteria cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 versi ICW
Merdeka.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faiz membeberkan kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang cocok untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Kriteria ini ia anggap penting untuk penegakan demokrasi Indonesia.
"ICW melihat ada tiga syarat cawapres buat Jokowi. Hari ini muncul cawapres baiknya menunjuk ekonom, beliau sudah menjalankan roda ekonomi yang tepat seharusnya tidak lagi (cawapres dari golongan ekonom)," kata Donal dalam diskusi bertajuk Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).
Kriteria pertama adalah sosok yang bersih dan negarawan. Sebab, kata dia, tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta itu didampingi oleh sosok yang memiliki masalah hukum kontroversial di masa lalu.
"Sejumlah kandidat yang mendeklarasikan cawapres punya beban masa lalu yang tidak tuntas ini alat sandra, justru alat sandra di pemerintahan ke depan," ungkapnya.
Selanjutnya, cawapres Jokowi juga harus memiliki visi misi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten. Hal itu guna memperkuat organ dan regulasi lembaga demokrasi.
"Visi untuk memperkuat organ-organ dan regulasi lembaga demokrasi atau hukum yang ada. Serta memperbaiki berbagai ketimpangan regulasi yang masih dihadapi," ungkapnya.
Kriteria cawapres terakhir adalah sosok yang berani melawan mafia hukum dan bisnis.
"Ketiga orang berani melawan mafia hukum dan bisnis saat isu hukum terpinggirkan muncul mafia hukum karena engga ada orang yang mengawali itu," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama
Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya