Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kemendagri mengklaim telah melakukan perbaikan DPT sebanyak 7,1 juta. Dari total 10,4 juta DPT yang bermasalah seperti tidak ada NIK, pemilih ganda dan masalah lainnya. Artinya, tersisa sebanyak 3,3 juta dari total DPT yang bermasalah tersebut.

“Jumlah pemilih dengan NIK invalid terus berkurang, dari 3,9 juta menjadi 3,3 juta pemilih,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Berdasarkan hasil monitoring, Husni menjelaskan, setidaknya ada lima alasan kenapa pemilih dengan NIK invalid yang tersisa sulit diperbaiki.

Pertama, kata Husni, KPU sulit untuk mendapatkan NIK orang-orang yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tahanan. Pasalnya, mereka yang ditahan tidak membawa dokumen kependudukan.

"KPU sulit mendapatkan NIK mereka karena pemilih tidak membawa dokumen kependudukan. Manajemen lapas/rutan juga tidak mampu memberikan informasi NIK pada saat dilakukan verifikasi. KPU perkirakan, kurang lebih 5 sampai 7 persen pemilih dari 10,4 juta di lapas/rutan termasuk dari pemilih dengan NIK invalid," jelas Husni.

Kedua, lanjut Husni, pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar baik di pesantren, asrama mahasiswa dan lain-lain di luar kota yang jumlahnya diperkirakan 3-5 persen dari NIK invalid. Ketiga, pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan.

"Mayoritas pemilih ini ditemukan di wilayah ‘grey area’. Jumlah pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan ini diperkirakan 10 persen dari pemilih NIK invalid,” kata Husni.

Selanjutnya, adalah pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal yang jumlahnya sekitar 7-10 persen. Hasil verifikasi ulang yang dilakukan KPU menemukan tidak sedikit pemilih masih menggunakan KTP/KK model lama, di mana NIK di dalamnya belum memiliki standar nasional.

Terakhir, pemilih yang sulit ditemui. Tak sedikit pemilih tidak dapat ditemui petugas KPU karena mereka sedang merantau dalam kurun waktu cukup lama.

"KPU sulit mendapatkan NIK mereka karena KTP dan KK tidak ditinggal di rumah. KPU memperkirakan pemilih dengan kategori ini sekitar 5-8 persen dari NIK invalid," ujarnya.