Merdeka.com - Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal adanya permintaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) untuk keluarkan dekrit terkait pilpres. Hal itu karena sudah ada dorongan yang meminta adanya dekrit presiden.

Melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Pakar hukum tata negara menyatakan hal tersebut. "Lihat saja sekarang, sudah ada suara-suara yang minta SBY keluarkan dekrit karena problema konstitusionalitas itu (hanya dua pasangan capres-cawapres peserta pilpres)," kicau Yusril, Jumat (8/8).

Namun, Yusril menilai jika SBY terpancing dan mengeluarkan dekrit akan memperkuruh suasana. Dekrit tersebut akan menambah permasalahan yang terlanjur menumpuk dalam Pilpres 2014.

"Andaipun SBY berani keluarkan dekrit, akibat dari dekrit itu akan membuat keadaan tambah runyam. Dekrit akan menimbulkan problema konstitusionalitas yang baru lagi, yang bukan selesaikan masalah, malah menambah-nambah persoalan," ujar dia.

Yusril menyatakan jika dulu MK mau mengabulkan permohonan uji materi UU pilpres yang diajukannya secara akomodatif maka konstitusionalitas Pilpres tidaklah serumit seperti sekarang ini. "Pileg dan Pilpres okelah baru dilaksanakan serentak 2019, tapi setiap parpol peserta pileg, bisa ajukan pasangan capres di tahun 2014 ini," terang dia.

"Maka pastilah pasangan capres akan lebih dari dua pasang seperti sekarang ini. Pasangan capres yang hanya dua itu menimbulkan debat konstitusionalitas, karena UUD 45 isyaratkan pasangan harus lebih dari dua pasangan," sambung dia.

Apalagi, kata Yusril pelaksanaan pilpres saat ini amburadul. Akibatnya konstitusionalitas Pilpres makin rumit dan panjang.

"Akhirnya, siapapun yang nanti jadi Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan MK, sulit untuk menjalankan roda pemerintahan dengan tenang. Karena mereka menghadapi problema konstitusionalitas, mereka akan selalu digoyang-goyang. Keadaan spt ini tdk baik bagi bangsa dan negara," pungkas dia.