Ini kata PDIP soal DPR buka rahasia loloskan BG untuk jebak Jokowi
Merdeka.com - Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai ucapan anggota Komisi III Bambang Soesatyo yang mengungkap dipermudahnya Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kapolri oleh DPR sangat tidak berdasar. Menurut Eva, penunjukan seorang Kapolri mutlak kewenangan seorang presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Saya rasa soal penunjukan itu otoritas seorang presiden. Jadi bisa saja orang mempresentasikan, orang berteori, dan seterusnya beranggapan seperti apa. Tapi saya rasa itu salah," kata Eva saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/2).
Eva justru mempertanyakan ocehan Bambang. Padahal dengan berkomentar seperti itu menurut Eva, politikus Golkar tersebut malah membongkar aibnya sendiri kepada masyarakat.
"Pernyataan pak Bambang Soesatyo seperti itu malah membuka aib sendiri. Mau mencebak malah sepertinya dia yang ke jebak," kata Eva.
Eva menyesalkan sikap yang ditunjukkan wakil bendahara umum Golkar tersebut. Menurut Eva persoalan kisruh Kapolri sudah selesai sehingga dia meminta agar Bambang tak lagi mengungkit-ngungkit persoalan tersebut.
"Penunjukan Kapolri itu sangat otonom seorang presiden. Saya yakin pak Jokowi tak apa yang dianggap bener dan apa yang harus dilakukan. Silahkan masyarakat yang menilai. Toh sekarang sudah ada keputusannya, sekali lagi enggak usah nengok ke belakang sekarang fokus saja pada pengajuan calon baru dan doakan semuanya terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membuka rahasia alasan Komjen Budi Gunawan terkesan mudah diloloskan di DPR. Menurut Bambang parlemen sudah menyadari sejak awal bahwa pengajuan nama BG bukan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, tapi lebih untuk mengakomodir kehendak partai pendukung, yaitu PDIP.
Alasan itulah, membuat DPR melempar balik bola yang dilempar oleh Jokowi terkait putusan BG menjadi Kapolri. Para legislator tahu bahwa Jokowi mengharapkan BG ditolak oleh DPR.
"Alasannya, sejak awal kami sadar jadi alat. Presiden tidak kehendaki Budi Gunawan tapi karena ada desakan khusus, desakan utama yang harus diakomodir calon Kapolri tunggal BG," kata Bambang dalam diskusi bertajuk 'Babak Baru KPK VS Polri' yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPDIP Klaim Jokowi Masih Dukung Ganjar, TKN Prabowo: 2 Bulan Ini Kelihatan Siapa yang Serang Presiden
TKN Prabowo-Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Prabowo bukanlah Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Kenalkan Presiden Terpilih ke Temannya, MBZ dan MBS
Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ke Menko Luhut Panjaitan.
Baca SelengkapnyaNaik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya