Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan tentang audit kesiapan pemerintah menghadapi gelaran Pilkada serentak ke pimpinan DPR RI. Ketua BPK Harry Azhar Azis yang menyerahkan laporan tersebut langsung ke Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, audit yang dilakukan dimulai sejak 8 Juni dan berakhir hari ini.

"Sudah sesuai kesepakatan dengan pimpinan DPR dan Komisi II, kami lakukan PDTT (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)" katanya, Senin (13/7).

Melalui audit yang dilakukan oleh BPK itu, setidaknya ditemukan 10 hal yang harus disorot dalam menyambut Pilkada serentak. Berikut 10 hasil dari pemeriksaan BPK itu dibacakan oleh Anggota BPK Agung Firman Sampurna:

1. Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan

2. NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan

3. Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan

4. Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota belum sesuai ketentuan

5. Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya

6. Bendahara PPK, pejabat pengadaan/Pokja ULP, dan PPHP pada Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagian besar belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan

7. Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai

8. Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015

9. Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU no 2 tahun 2015

10. Pembentukan panitia adhoc tidak sesuai ketentuan