Merdeka.com - Permainan kotor di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal perlahan terbongkar. Setoran uang haram demi proyek lazim dilakukan.

Cipratan uang panas itu juga dinikmati oleh Menteri PDT Helmi Faisal Zaini. Tidak langsung, menurut kesaksian Teddy Renyut, sang menteri tinggal terima beres.

"Saya memberikan uang dengan harapan dapat proyek," ujar Teddy saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Selasa (16/9).

Praktik setoran uang dilakukan untuk mendapatkan proyek. Modal kenal, lobi, tanpa uang hanya sia-sia. Para pengusaha ujung-ujungnya cuma bisa gigit jari proyek digarap pihak lain.

Praktik seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Tindakan tegas terhadap pejabat korup harus dilakukan. Jika tidak kongkalikong akan terus berulang.

Teddy bayarkan tiket Menteri PDT dan istri Rp 290 juta

Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut, membongkar adanya praktik upeti kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faishal Zaini. Dia mengaku pernah diminta membayarkan tiket perjalanan ke mancanegara buat politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan istrinya.Teddy mengakui hal itu saat bersaksi dalam sidang Bupati non-aktif Biak Numfor, Yesaya Sombuk, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/9). Menurut dia, yang memintanya membayarkan tiket itu adalah Staf Khusus Menteri PDT, Sabilillah Ardie."Rp 290 juta itu untuk tiket perjalanan Menteri PDT ke luar negeri. Tiketnya enggak saya cek. Pas di penyidikan itu ditunjukkan atas nama menteri dan istri. Pak Helmi," kata Teddy.Teddy mengaku merasa terpaksa membayarkan tiket Helmi dan istri. Sebab, dia mengaku diancam Ardie jika tidak melakukan hal diminta maka pengajuan proyeknya di Kementerian PDT bakal ditolak."Dia mengancam kalau saya enggak bantu beliau, dia lepas tangan membantu proyek saya di kementerian," ujar Teddy.

Teddy setor duit ke pejabat Kementerian PDT dan Ketua DPP PKB

Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut mengaku harus membayar miliaran rupiah buat mendapatkan proyek-proyek di Kementerian. Menurut dia, besaran nilai uang pelicin sesuai dengan proyeknya."Pertama Budio Rp 3,2 M. Dia anak buah Ardie yang mengurus anggaran di DPR. Saat ini karena enggak ada proyeknya, saya minta uang saya kembali," kata Teddy.Teddy juga mengungkapkan aliran dana kepada seseorang bernama Aditya Akbar Siregar sebesar Rp 6 miliar. Menurut dia, Adit adalah salah satu orang kepercayaan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Muamir Muin Syam."Saya enggak tahu kantor Adit, saya serahkan uang itu di luar," lanjut Teddy.Teddy juga mengaku pernah memberikan langsung duit Rp 250 juta kepada Muamir buat proyek-proyek Kementerian PDT di APBN-P. Dia juga mengaku pernah memberi uang kepada anak buah Ardie bernama Har."Itu Bosnya adit. Kerabat menteri. Har anak buah Ardie," ucap Teddy.Terkait proyek tanggul laut Kabupaten Biak Numfor, Teddy merogoh kocek ratusan juta supaya mendapat pekerjaan itu. Dia mengaku memberikan Rp 65 juta kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Biak Numfor, Yunus Saflembolo, dan Bupati non-aktif Biak Numfor, Yesaya Sombuk, sebesar Rp 900 juta."Uang yang Rp 600 juta pribadi, Rp 300 juta ambil kredit. Jaminan ke Bank Papua itu alat berat teman saya sama sertifikat Suprayoga (Deputi I Kementerian PDT)," papar Teddy.

Teddy sebut praktik duit pelicin sudah biasa di Kementerian PDT

Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut, mengakui perbuatannya memberikan uang buat mendapatkan proyek di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memang menyalahi aturan. Tetapi, dia beralasan terpaksa melakukan itu karena jika tidak demikian maka sampai kapanpun tak bakal dapat proyek."Setahu saya memberikan uang tidak diperkenakan. Tapi pengalaman saya selama beberapa tahun kenapa saya bisa ngurus proyek sampai di kementerian, karena kita pengalaman dari Papua proposal kita selalu ditolak kalau enggak ada pakai duit," kata Teddy saat bersaksi dalam sidang Bupati non-aktif Biak Numfor, Yesaya Sombuk, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/9).Teddy merasa ada pembedaan jika dia mengajukan proposal proyek ke Kementerian PDT. Sebab menurut dia praktik itu sudah tidak bisa dihilangkan."Kalo enggak ada uang di depan itu pasti ditolak dan pembangunan kita di Papua sangat memprihatinkan infrastruktur. Jadi memang apabila proyek kita tembus bisa jadi turun ke daerah harus pakai duit. Di mana saja itu. Dan pada saat itu di PDT kondisi itu kita ikuti, karena itu sudah sistem," ujar Teddy.

Stafsus bocorkan proyek di kementerian PDT

Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut, akhirnya mengungkap pihak pembocor anggaran proyek Tanggul Laut di Kabupaten Biak Numfor. Dia mengatakan, pihak pemberitahu anggaran dan proyek itu adalah Staf Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Sabilillah Ardie.Teddy mengakui hal itu saat bersaksi dalam sidang Bupati non-aktif Biak Numfor, Yesaya Sombuk, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/9). Dia mengaku sebelum perkara ini terjadi pernah dipanggil oleh Ardie ke kantornya."Saya sempat dipanggil Ardie. Ardie menyuruh saya memberitahukan ke Simon supaya uang Rp 100 miliar dibagi-bagi ke beberapa orang," kata Teddy.Menurut Teddy, duit dimaksud Ardie adalah dana optimalisasi Kementerian PDT, salah satunya termasuk dijatahkan buat dia terkait proyek tanggul laut. Menurut dia, Ardie meminta dia mengatakan kepada Simon, Asisten Deputi Kementerian PDT bidang Daerah Rawan Bencana dan Konflik, supaya duit itu dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan 2014."Karena dana optimalisasi di Kemenkeu di-freeze (dibekukan) dan digantikan ke APBN-P. Simon itu bukan posisi yang memutuskan. Yang memutuskan Ardie," ujar Teddy.