Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo melakukan pembahasan salah satu opsi kementerian yang akan digunakan dalam periode pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Opsi yang dibahas hari ini adalah opsi 34 Kementerian.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, untuk opsi 34 Kementerian, sebanyak 19 Kementerian merupakan Kementerian tetap, artinya Kementerian tersebut sudah ada saat ini. Berdasarkan hal ini, pihaknya memiliki beberapa rekomendasi untuk Jokowi-JK.

"Untuk 19 kementerian yang relatif tetap itu PR bagi Jokowi adalah mencari cara untuk membuatnya lebih efisien supaya kinerjanya meningkat," ucap Andi di Rumah Transisi, Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Andi, efisiensi bisa dilakukan salah satunya adalah dengan mempertahankan kebijakan yang telah dijalankan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jadi apa yang telah dilakukan SBY di 19 Kementerian itu dipertahankan, tapi kami usulkan supaya ada upaya-upaya, meningkatkan kinerja di kementerian-kementerian tersebut," kata Andi.

Selain itu, opsi 34 Kementerian ini dinilai tidak membutuhkan sarana dan prasarana baru semisal gedung baru meski terdapat usulan pemisahan salah satu fokus kegiatan kementerian tersebut untuk digabungkan dengan kementerian lain ataupun menjadi kementerian tersendiri. Berdasarkan kondisi ini, Andi mengatakan, timnya mengusulkan untuk tidak dilakukan penambahan pegawai.

"Tidak dibutuhkan penambahan pegawai baru karena tinggal geser-geser, Dirjen dari kementerian A ke kementerian B, jumlahnya relatif minim juga," jelas Andi.

Andi menegaskan bahwa masih ada dua opsi kementerian lagi yang akan dibahas bersama Jokowi dalam beberapa hari mendatang.