Merdeka.com - Fraksi Koalisi Merah Putih sepakat galang tanda tangan untuk gunakan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi karena menaikkan harga BBM. Sejumlah alasan dikemukakan yang menjadi dasar hak bertanya parlemen ini untuk memanggil Jokowi.

Politikus Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan kenaikan BBM subsidi sangat berdampak pada rakyat kecil. Hak interpelasi digunakan setelah mendapat masukan masyarakat tentang kenaikan BBM.

"Kami sepakat hak anggota digunakan. Anggota menyampaikan ke kita dan kita juga bagian dari masyarakat. Kenapa ini terjadi, apakah sudah diperhitungkan dampak-dampaknya. (Interpelasi) ini atas dasar masukan dari masyarakat, organda-organda," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Dia menjelaskan, hak interpelasi digunakan hanya untuk meminta klarifikasi kepada Jokowi. Apa maksud menaikkan BBM di saat harga minyak dunia turun.

"Ini cuma digunakan hak bertanya apa latar belakang kenaikan BBM ini. Tergantung respon pemerintah terkait BBM ini," tegas dia.

Sementara itu, inisiator interpelasi, Politikus Golkar Misbakhun mengatakan, banyak dampak negatif akibat kenaikan BBM. Salah satunya akan terjadi inflasi.

"Sebentar lagi angka UMP akan ditetapkan. Apakah akan berdampak inflasi dan UMP yang dinaikkan," tutur Misbakhun.

Menurut dia, interpelasi dilakukan sebagai respons dari dampak kenaikan BBM "Upaya kami merespon atas dampak kenaikan BBM tersebut. Saya menginisiasi hak interpelasi supaya bisa dijalankan," cetus mantan Politikus PKS ini.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berpandangan, interpelasi dilakukan agar rakyat mendengar secara langsung apa alasan Jokowi naikan BBM. Menurut dia, rakyat juga harus tahu kenapa BBM naik.

"Biar pemerintah menjelaskan dan didengar langsung oleh rakyat yang telah mengantarkan kami ke DPR ini. Tidak mungkin rakyat menderita kita duduk-duduk manis saja di sini," tambah Jazuli.

Wasekjen PAN Yandri Susanto merasa bertanggung jawab kepada rakyat atas kenaikan BBM yang dilakukan oleh Jokowi. Dia berjanji akan menyelesaikan prosedural interpelasi ini sebelum reses pada 5 Desember nanti.

"Kami punya target akan kami kebut sehingga sebelum reses sudah menjadi hak lembaga. Sehingga usai reses kita akan tanya langsung ke masyarakat untuk tanya masyarakat imbas dari kenaikan harga BBM," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya sangat membuka bagi siapa saja yang ingin ikut tanda tangan interpelasi Jokowi. Sejauh ini usai menyatakan pernyataan sikap, sudah ada 18 tanda tangan.

"Siapapun yang mau tanda tangan kita akan buka sebanyak-sebanyaknya yang didorong ke paripurna yang akan menjadi hak DPR secara resmi," pungkasnya.