Ini 6 poin amanat Tim 9 buat disampaikan ke Jokowi
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang juga ikut menemui Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddqie di kantor DKPP, Rabu (4/3) sore, mengatakan bahwa reformasi besar-besaran harus dilakukan Presiden Jokowi di institusi Polri.
"Kita dulu berdarah-darah untuk mengeluarkan Polisi dari cengkraman TNI. Tapi sekarang pas sudah keluar, kenapa malah makin rusak daripada waktu di bawah TNI. Bahkan selama 2011-2014 lalu, saya membuat catatan untuk Komnas HAM, yang isinya ternyata banyak laporan tentang pelanggaran HAM oleh polisi," kata Ray di kantor DKPP, Rabu (4/3).
"Maka tidak ada pilihan lain selain melakukan reformasi besar-besaran di institusi kepolisian," katanya menambahkan.
Selain itu, Ray juga membacakan 6 poin tuntutan yang direkomendasikan kepada Tim 9, yang diwakili Jimly Asshiddqie untuk disampaikan kepada Jokowi, sebagai berikut :
1. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk meminta KPK mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA, terkait putusan Hakim Sarpin yang berhubungan dengan hasil praperadilan Budi Gunawan.
2. Kami juga meminta Tim 9, agar membantu upaya untuk menarik kembali pelimpahan kasus BG ke KPK. Karena kita tak melihat dasar hukum pelimpahan kasus tersebut pada Kejaksaan Agung.
3. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk meminta Taufiqqurahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji mundur dari Plt KPK, dan agar Presiden Jokowi mencabut Keppres yang melantik keduanya sebagai Plt Pimpinan KPK.
4. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, agar meminta Presiden Jokowi melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh. Karena saat ini kita melihat bahwa institusi kepolisian hanya menjadi alat bagi segelintir orang untuk memuluskan kejahatannya.
5. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk menyampaikan kepada Jokowi agar Kapolri yang sekarang ini dipilih Presiden, memecat saudara Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Karena dia hanya sibuk mencari pasal untuk mengkriminalisasi orang-orang yang kritis kepada polisi.
6. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk menyampaikan kepada Jokowi, agar segera menghentikan kasus yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Karena sampai sekarang kesalahan mereka lebih kepada hal yang sengaja dicari-cari. Bahkan, hal itu makin melebar dan mengarah kepada masyarakat dan siapapun yang kritis kepada polisi.
"Terutama mengenai Kabareskrim Budi Waseso, kita bisa lihat, kalau mengenai kriminalisasi AS dan BW, Waseso ini tampil paling depan. Tapi kalau urusan begal, di mana dia?" pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hore! Jokowi Teken Aturan Kenaikan Gaji ASN, TNI dan Polri
Harapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaDiumumkan Jokowi: Gaji PNS, TNI dan Polri Naik 8 Persen di 2024
Kenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan Disahkan Jokowi, Gaji Pokok TNI/Polri Resmi Naik Mulai Bulan Ini
Penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?
Anies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru
Jokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmi Naikan Gaji TNI-Polri, Berikut Besarannya
Kenaikan gaji itu sebagaimana pengesahan PP RI Nomor 7 Tahun 2024 dan PP Nomor 6 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya