Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indra J Piliang: Jokowi blunder dan Tim Transisi gagal

Indra J Piliang: Jokowi blunder dan Tim Transisi gagal indra J Piliang. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengumumkan calon menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Politikus Partai Golkar Indra J Piliang menilai hal tersebut tidak lepas dari jumlah calon menteri yang disisir KPK dan PPATK, serta nama-nama yang masuk dalam catatan merah dan kuning.

"Ya menurut saya itu (gandeng KPK dan PPATK) sudah bagus. Cuma cari informasi lewat KPK dan PPATK. Blundernya adalah jumlah yang diajukan ke KPK terbatas," kata Indra saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/10).

Menurut Indra, bagusnya kalau calon menteri yang diselidiki KPK dan PPATK ratusan nama, dengan pembagian satu pos kementerian ada lima nama. Dengan skema seperti ini, jika ada salah satu dari calon masuk daftar kuning atau merah, Jokowi masih punya alternatif.

"Blunder di sana, jumlah nama yang diajukan ke KPK dan PPATK dikit, sehingga tanda yang diberikan banyak, artinya kosong," terang Indra.

Batalnya Jokowi mengumumkan menteri juga berkaitan erat dengan kerja Tim Transisi yang selama ini bertugas menyaring nama-nama. Indra menilai Tim Transisi gagal dalam menyediakan nama calon menteri.

"Saya kira ini masalah manajemen yang terkait dengan calon-calon yang digadang untuk posisi itu. Ini bisa erat dengan kinerja dari tupoksi Jokowi dalam hal ini Tim Transisi. Menurut saya Tim Transisi telah gagal dalam menyediakan data yang diperlukan presiden untuk diputuskan sebagai calon menteri," lanjutnya.

Menurut Indra, keputusan Jokowi menggandeng KPK dan PPATK untuk menyaring menteri bukan masuk termasuk syarat memilih menteri. Yang menjadi syarat utama di antaranya berdasarkan pertimbangan kesehatan.

"Dalam hal KPK terlibat, itu sebagai barometer untuk meluluskan atau tidak, jadi recruiter."

Dia lantas membandingkan pemilihan menteri Jokowi dengan ketua DPR dan MPR. Artinya, jika memang dalam perjalanan pemerintahan nanti si menteri terbukti jadi tersangka kasus korupsi, maka bisa diberhentikan.

"Penilaian kuning, merah, karena alasan itu, itu pencemaran nama baik. Penilaian dari KPK, artinya itu orang sudah diincar, baik warna merah kuning. Butuh ketegasan Pak Presiden, artinya beri limit waktu, artinya mereka (para menteri) bisa di-reshuffle," kata Indra mengakhiri pembicaraan.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.

Baca Selengkapnya