Merdeka.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris menilai usulan dana aspirasi DPR akan berpontensi korupsi dan kebocoran APBN. Sebab, uang Rp 20 miliar yang dikelola anggota DPR nantinya hanya akan dibagi-bagi kepada orang terdekat yang berjasa selama Pemilihan umum legislatif.

"Ini potensinya korupsi. Dana itu akan digunakan salah kalau hanya kembali ke dapil dan lirik orang-orang terdekat yang berjasa. Juga APBN kita akan bocor. Anggaran pembangunan daerah-kan sudah ada, kenapa ada dana baru lagi," kata Donal di Kantor ICW, Jalan Kalibata IV, Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Selain berpotensi korupsi, Donal juga mengatakan, yang menjadi korban jika dana aspirasi itu terealisasi adalah para birokrat di daerah. Sebab kata dia, para pejabat daerah nantinya hanya akan menjalankan apa yang diinstruksikan anggota DPR.

"Kalau dana ini jadi, korban besar adalah birokrat daerah. Mereka jadi icon setiap kebijakan dari alokasi DPR. DPR akan dagangan pengaruh mereka di mana mereka alokasikan dana itu," papar dia.

Selain itu, kata dia, jika dilihat lebih mendalam, dana aspirasi bukan suatu kebutuhan mendesak seperti yang dikoarkan DPR. Untuk pembangunan daerah, kata dia sudah dianggarkan dalam APBD dan APBN.

"Kasus DKI Jakarta jadi contoh, orang tidak butuh UPS dikasih UPS. Dana ini juga begitu. Tidak dibutuhkan," lanjut dia.

Donal mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui usulan tersebut. Donal menilai, uang rakyat tidak diperuntukkan bagi kepentingan elite politik. Selain itu, untuk pembangunan daerah yang menjadi alasan DPR harus mengoptimalkan anggaran desa yang ada.

"Kami desak DPR batalkan usulan dana aspirasi. Juga Presiden dan Menkeu tolak dana aspirasi. Hak publik kami dicabut seperti subsidi BBM, jangan dialokasikan untuk kepentingan elite politik. Kami tolak pajak kami untuk kepentingan elite politik. Optimalkan pembangunan dan dana desa yang sudah ada," pungkas dia.