Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak menggubris ocehan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Menurut Ical, tidak ada aturan yang harus meminta izin dalam melaksanakan munas.

"Kalau dalam Undang-undang tidak diperlukan izin partai politik buat Munas, yang ada pemberitahuan dan apakah ditolak atau tidak pemberitahuan itu," kata Ical di Kuningan, Jakarta, Selasa (25/11).

Ical pun mengaku sudah membicarakan itu kepada pihak keamanan, termasuk Mabes Polri. Sehingga menurut Ical meminta izin itu tak perlu dipersoalkan.

"Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi Polri. Dan saya sudah bicara dengan Kapolri, tidak ada alasan untuk melakukan satu pembatalan seperti yang disampaikan beliau (menkopolhukam) itu," kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Dia meyakini, jika tetap dipaksakan maka akan mengancam industri pariwisata di Bali.

"Nama kita buruk itu meng-upgrade lagi namanya itu sulit, dianggap Indonesia tidak aman. Apalagi di bali, tempat wisatawan," ujar Tedjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11).

Dia beralasan, jumlah kader yang lebih banyak demi menghadiri Munas dapat memicu potensi konflik lanjutan dan bisa memberi citra buruk bagi Indonesia. Paling buruk, negara-negara asal wisatawan mancanegara bakal menetapkan 'travel warning'.

"Nah kan, berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Harusnya begitu dong, kalau Golkar kan kapan saja bisa," paparnya.

Atas alasan tersebut, dia berharap agar Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie legowo dan menunda pelaksanaan Munas. Tedjo meminta agar Munas tetap digelar pertengahan Januari di Jakarta.