Ical sebut PPP tak lagi dibahas di KMP
Merdeka.com - Dalam pekan terakhir ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menunjukkan sinyal kedekatannya untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan begitu juga dengan Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair (Mbah Moen).
Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP), Aburizal Bakrie Ical memilih diam ketika dimintai tanggapan akan bergabungnya PPP dalam pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk kekuatan di parlemen, KMP bakal kehilangan PPP sebagai salah satu kekuatan dalam koalisi tersebut.
"Saya enggak tahu soal PPP," kata Ical singkat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).
Sejauh ini, tambah Ical, persoalan PPP tidak lagi dibahas di KMP, sehingga, partai berlambang kabah itu belum bisa dipastikan akan mendapatkan jatah pimpinan komisi sesuai nama paketan yang diusung oleh KMP.
"Enggak dibahas, belum tahu juga (PPP dapat komisi)," terang Ical.
Seperti diketahui, PPP terbelah menjadi dua kubu sejak Pilpres 2014 ini. Kubu Suryadharma Ali tetap bersikukuh dalam Koalisi Merah Putih, sedangkan Kubu Romahurmuziy lebih memilih untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Plt Ketum PPP Redam Isu Sandiaga Gagal jadi Cawapres Ganjar: Tak Ada Pikiran Keluar Koalisi
Baca SelengkapnyaMK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaKetua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno, mengklaim partainya sudah melampaui 4 persen atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan.
Baca Selengkapnya