Ibas bingung kubu Jokowi salahkan SBY soal rencana kenaikan BBM
Merdeka.com - Presiden Jokowi berencana bakal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Kubu Jokowi menyatakan kebijakan tidak populis ini dilakukan akibat dari warisan buruk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tak terima pemerintahan SBY disalahkan.
"Saya pikir tidak bijak salah menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Lihat saja secara fokus, jawab dengan seksama dan solusi untuk jalankan pemerintahannya dengan baik," kata Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).
Ibas memberi contoh, SBY pada massa pemerintahannya juga pernah menaikkan BBM beberapa kali. Namun tak pernah menyalahkan warisan pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pak SBY melakukan politik yang bisa dikatakan merugikan citra beliau, masyarakat, pers bisa melihat Pak SBY pernah menaikkan tapi juga tidak sedikit menurunkan, apakah pernah Pak SBY menyalahkan pemerintahan sebelumnya," tegas Ibas yang juga putra bungsu SBY ini.
Ibas meminta agar pemerintah Jokowi jelaskan saja kenapa harus menaikkan BBM. Tidak perlu menyalahkan pemerintah sebelumnya.
"Pemerintah menjelaskan saja alasannya, apa bentuk kontribusi bilamana dinaikkan, apakah bentuk bantuan sementara atau langsung (sebagai dampak kenaikan BBM)," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaJokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya