Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, mengkritik kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan dugaan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur itu, lebih baik politik uang lebih dulu diantsipasi dengan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya minta kepada KPK mengawasi uang negara dan korupsi, supaya setiap dilakukan investigasi sebelum pilkada. Di MK itu persoalan politik uang tidak efektif," kata Hasyim usai bertemu pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (7/6).

Menurut Hasyim, guna mencegah politik uang mestinya dilakukan investigasi sebelum pilkada dilaksanakan. Dia pun meminta KPK, BPK, dan PPATK turun langsung mengusut dugaan politik uang itu.

"Karena penggelembungan dan sebagainya biasanya terjadi menjelang proses pilkada, tidak cuma setelahnya," ujar Hasyim.