Merdeka.com - Capres dan cawapres terpilih, Jokowi - JK harus memaksimalkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Hal ini untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki track record baik sebelum diangkat menjadi menteri.

"Caranya, Jokowi harus kerjasama dengan penegak hukum untuk mendapatkan rekomendasi siapa saja calon menteri yang benar-benar bersih-bersih. Jokowi nanti bisa dapatkan apakah si A, B, C ada terindikasi korupsi atau tidak," kata Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Senin (11/8).

Lebih lanjut, kata dia, Jokowi - JK sudah seharusnya tidak merekrut orang-orang sebagai calon menteri yang terindikasi korupsi. Hal itu dikarenakan komitmen pasangan tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Komitmen Jokowi - JK harus diimplementasikan dalam merekrut calon menteri. Jangankan yang sudah jadi tersangka kasus korupsi, orang yang terindikasi atau ada indikasi, disebut-sebut ikut terindikasi, jangan dipilih dan tidak boleh masuk dalam jajaran kabinet Jokowi - JK ," jelas Ketua Fraksi Hanura itu.

Sudding menambahkan, bila Jokowi - JK tetap memilih atau merekrut calon menteri yang terindikasi korupsi, maka pemerintahan Jokowi - JK ke depannya sudah dipastikan akan tersandera.

"Ini akan jadi preseden buruk. Jokowi - JK akan tersandera. Jadi calon menteri itu harus betul-betul orang bersih dan bersama membangun bangsa," tandasnya.