Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly hadir dalam rapat paripurna dengan agenda persetujuan revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 masuk Prolegnas 2014. Kehadiran Yasonna mengundang cibiran dari anggota DPR karena sebelumnya muncul surat edaran yang melarang Polri, TNI dan para menteri hadiri undangan rapat di parlemen.

Politikus Demokrat Benny K Harman yang mencetuskan sindirannya ke Yasonna. Dia mengapresiasi kehadiran Yasonna yang membangkang perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak hadir di DPR.

"Saya tadi lihat ada Menkum HAM, saya ingin mengucapkan apresiasi, ini pembantu presiden yang membangkang perintah pimpinannya," kata Benny yang disambut tawa anggota lainnya di ruang paripurna DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Tidak cuma Benny, kehadiran Yasonna juga memicu Wasekjen PAN Yandri Susanto ikut menyindir surat Seskab. Menurut dia, Yasonna menteri yang tidak tunduk pada Presiden Jokowi.

"Saudara menteri tidak tunduk pada perintah pimpinannya, luar biasa pak menteri," sindir Yandri.

Tidak hanya dari Demokrat dan PAN, Golkar juga ikut mencibir kehadiran Yasonna. Politikus Golkar Aziz Syamsuddin mengaku terkejut dengan kehadiran Yasonna.

"Saya agak terkejut dengan kehadiran Menkum HAM, karena surat diberikan Seskab yang diputar dalam media elektronik yang tertera tanggal 4 November menyampaikan kepada mitra kerja kementerian agar tidak hadir dalam rapat," kata Aziz.

Diketahui, Seskab membuat surat edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014 yang ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.

Isinya, Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR sampai parlemen dinyatakan benar-benar solid, tidak terbelah.

Berikut isi lengkap Surat Edaran Seskab yang beredar di kalangan wartawan:

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 November 2014, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.

Surat Edaran ini agar segera dilaksanakan sampai ada arahan baru dari Bapak Presiden. Surat Edaran ini bersifat rahasia untuk kalangan terbatas tidak untuk disebarluaskan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretariat Kabinet,

TTD

Andi Widjajanto