Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM menyarankan kedua kubu di Partai Golkar yang berselisih untuk segera rekonsiliasi. Terkait saran tersebut, kubu Agung Laksono menetapkan juru runding untuk melakukan islah. Hal tersebut ditetapkan secara formal melalui rapat pleno yang diadakan di DPP Partai Golkar, semalam.

"Landasan berunding adalah surat Menkum HAM yang tidak mengakui kedua belah pihak. Untuk itu kami disarankan untuk rekonsiliasi. Kita secara formal sudah siapkan itu. Sudah dipilih tadi malam lima orang. Tinggal pihak mereka," kata Waketul Golkar kubu Agung, Yorrys Raweyai ketika ditemui di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (19/12).

Nantinya akan ada lima hal yang akan dirundingkan. Yaitu rekonsiliasi visi politik, rekonsiliasi personal termasuk mendukung pilkada langsung dan sistem pemilu legislatif terbuka, pilpres yang tidak melalui MPR, keluar dari KMP, dan mendukung pemerintah.

"Itu prinsip. Ini tidak bisa kita tawar-tawar karena hal tersebut adalah doktrin kekaryaan," ujar Yorrys.

Dia mengatakan, tim penyelamat yang dipimpin Agung dengan beberapa senior Partai Golkar akan tetap mengusahakan penyelamatan partai. Hal itu akan diwujudkan dalam forum formal.

Yorrys mengaku siap untuk menempuh jalur hukum apabila usaha perundingan tidak membuahkan hasil. Namun itu merupakan opsi paling terakhir. Dia mau supaya fokus sekarang berada di usaha rekonsiliasi.

"Kita siap kalau islah enggak bisa. Enggak ada alternatif karena surat (dari Menkum HAM) enggak berlaku selamanya. Partai harus ada keputusan akhir karena ada proses politik yang enggak bisa dibiarkan," tandasnya.