Merdeka.com - Pelantikan presiden dan wakil presiden tinggal menghitung hari. Namun, Presiden Jokowi terlihat semakin mesra dengan elite-elite partai politik yang berada di barisan penantangnya saat Pilpres 2019 lalu.

Kemesraan itu bisa dilihat dari Jokowi mengundang ketum partai politik ke Istana. Mulai dari Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sampai Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Efek dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan SBY memberi sinyal jika kedua partai tersebut akan bergabung dalam koalisi Jokowi. Bergabungnya Gerindra dan Demokrat diperkuat dengan pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.

Dia memastikan Partai Gerindra dan Partai Demokrat masuk ke Kabinet Kerja Jilid II Jokowi. "Insya Allah ada (kursi menteri). Belum tahu berapa (kursi menteri)," kata Ngabalin saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/10).

Apakah jatah kursi menteri membuat Gerindra dan Demokrat memilih bergabung ke koalisi Jokowi? Berikut ulasannya:

Jokowi Buka peluang Gerindra dan Demokrat Gabung Koalisi

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. SBY bertemu Jokowi pada Kamis (10/10). Sementara Prabowo bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Jumat (11/10).

Saat bertemu SBY, Jokowi membahas soal politik terkait koalisi, tapi belum terjadi sebuah keputusan. "Ditanyakan langsung ke Pak SBY langsung. Ya kita berbicara itu tetapi belum sampai ke sebuah, apa, sebuah keputusan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, susunan kabinet kerja jilid II masih bisa berubah. Walaupun, kata dia, hingga saat ini sudah rampung tersusun. "Iya, mungkin ada pertimbangan masih bisa," katanya.

Saat bertemu Prabowo, Jokowi juga membuka peluang Gerindra gabung ke koalisi. "Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Gerindra dan Demokrat Dapat Kursi Menteri?

Setelah pertemuan Ketum Gerindra Prabowo dan Ketum Partai Demokrat SBY dengan Presiden Jokowi. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, memastikan kedua partai tersebut masuk ke Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Saat disinggung peluang Waketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Waketum Gerindra Edhy Prabowo menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II, Ngabalin tak membantah.

"Ya, mudah-mudahan, dengan izin Allah SWT mereka (AHY dan Edhy Prabowo) bisa diterima oleh bapak presiden untuk memperkuat jajaran kementerian mendatang," kata Ngabalin kepada merdeka.com, Selasa (15/10).

Ngabalin mengatakan kader dua partai tersebut bakal menjadi pembantu Jokowi lima tahun ke depan. "Ya mudah-mudahan bisa sama-sama di koalisi pemerintah untuk bisa membantu bapak presiden dalam pemerintahan 5 tahun mendatang," ujarnya.

Demokrat Bantah Serahkan Nama Menteri

Kader Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut masuk ke dalam lingkaran Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun pada kontestasi Pilpres 2019, Demokrat berada di barisan penantang Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan enggan berkomentar banyak terkait kabar AHY akan jadi pembantu Presiden Jokowi. "Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden yang memegang hak prerogatif," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10).

Syarief membantah Demokrat menyodorkan sejumlah nama kader kepada Jokowi untuk dipilih jadi menteri. "Kita enggak dalam posisi yang demikian, yang jelas semuanya kita serahkan kepada Presiden, kepada Pak Jokowi," jelasnya.

Gerindra Bantah Ada Tawar Menawar Menteri saat Prabowo Bertemu Jokowi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi belum sedikit pun menawarkan kursi menteri kepada partainya. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi beberapa waktu lalu hanya membahas konsepsi Gerindra soal ketahanan pangan, energi dan pertahanan.

"Tidak, tidak ada tawaran itu (menteri). Kami menyampaikan sebagaimana konsepsi. Jadi sama sekali sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan tawar-menawar kursi menteri," kata Dahnil kepada awak media di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10).

Konsepsi dari Gerindra itu, kata Dahnil, juga bersifat tawaran. Dia menyebut Prabowo dan Gerindra tidak memaksa Jokowi untuk menggunakan konsepsi tersebut. Bila digunakan, Prabowo akan memberikan kader terbaiknya sesuai kapasitasnya.

"Kalau tak diterima (konsepsi), kami tetap kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau diterima, ya tentu apabila bersesuaian dengan kapasitas kami siap bekerja sama," jelas Dahnil.