Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang menolak gugatan banding yang diajukan lima komisioner KPU Palembang terkait tindak pidana pemilu. Kelima terdakwa divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta.

Hakim menilai Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah tepat atas vonisnya. Kelima terdakwa secara sah dan terbukti melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Mereka dinyatakan bersalah menghilangkan hak pilih warga sehingga tak bisa mencoblos pada pemilu 17 April 2019.

"Hari ini sidangnya digelar dan hasilnya banding terdakwa ditolak hakim," ungkap Plt Humas Pengadilan Tinggi Palembang, Herdi Agusten, Jumat (26/7).

Selain menolak gugatan, hakim juga mengoreksi lembaran vonis yang dijatuhkan hakim PN Palembang beberapa hari lalu. Koreksi ini terdapat di kalimat bersama-sama menjadi turut serta menghilangkan hak pilih warga.

"Hanya perbaikan kualifikasinya saja, lain-lain tidak ada yang diubah. Prinsipnya ini menguatkan vonis hakim PN," kata dia.

Penasihat hukum KPU Palembang, Rusli Bastari mengatakan, pihaknya tetap menerima putusan hakim PT dengan bijak meski tak ada jalur hukum lagi yang bisa ditempuh. Dikatakannya, kelima kliennya masih dinonaktifkan sebagai ketua dan anggota KPU Palembang.

"Tidak ada lagi hukum lain, saya terima keputusan ini," kata dia.

Sebelumnya, jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut lima komisioner KPU Palembang pidana enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun penjara. Jaksa menilai para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemilu.

JPU dari Kejaksaan Negeri Palembang Ursula Dewi mengatakan, tuntutan itu berdasarkan temuan fakta-fakta persidangan baik dari yang memberatkan maupun meringankan dari saksi. Terdakwa dianggap tidak cermat dalam menyelenggarakan pemilu 17 April 2019.

"Kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang seperti yang tercantum dalam pasal 510 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto Pasal 55 KUHP. Kami menuntut penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun," ungkap Ursula saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Kamis (11/7).

Dia mengatakan, para terdakwa tidak cermat memverifikasi rekomendasi Bawaslu Palembang untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSL) di 70 TPS. Hal itu menyebabkan ribuan pemilih tak bisa mencoblos.