Gubernur harap putra Maluku diangkat jadi menteri Jokowi-JK

Merdeka.com - Gubernur Maluku Said Assagaff berharap ada putra asal Maluku yang diangkat menjadi menteri di kabinet Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia mengaku sudah menyerahkan daftar berisi 22 nama putra Maluku kepada Jokowi-JK.

"Saya sudah serahkan daftar nama berisikan 22 putera asal Maluku yang dinilai miliki kualitas SDM profesional untuk diputuskan Jokowi-JK sebagai menteri, di Jakarta, beberapa waktu lalu" katanya dilansir Antara, Jumat (29/8).

Daftar 22 nama itu berdasarkan pengecekannya ke tim Jokowi-JK sudah diterima Capres dan Cawapres nomor urut 2 tersebut sehingga diharapkan salah satu di antaranya diakomodasi sebagai menteri.

"Menteri itu merupakan kewenangan presiden memutuskannya sehingga masyarakat Maluku diimbau bersabar mengikuti dambaan sudah lebih dari 30 tahun tidak ada putera asal daerah ini dipercayakan menjadi anggota kabinet," ujar Gubernur.

Sebanyak 22 orang itu berasal dari berbagai kalangan yang mencerminkan orang Maluku punya persediaan kader yang banyak serta layak untuk diajukan duduk dalam kabinet pemerintahan baru.

"Maluku sebagai bagian dari penentu pembentukan NKRI, sekaligus salah satu dari delapan provinsi kemerdekaan hendaknya diberikan kehormatan untuk menempati formasi anggota kabinet Jokowi-JK," tegasnya.

Pertimbangannya sudah 36 tahun tidak lagi putera Maluku dipercayakan menempati formasi menteri, menyusul Dr GA Siwabessy diangkat Presiden Soekarno pada 1966 menjadi Menkes dan diemban hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

"Saya telah menyampaikan dambaan pemerintah-DPRD-masyarakat Maluku tersebut kepada Jokowi-JK," kata Gubernur.

Putera asal Maluku saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hanya baru sebatas Wakil Menteri Perindustrian yakni Alex Retraubun. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Jenderal TNI George Toisutta menjadi KASAD yang telah pensiun pada 28 Juni 2011.

Sedangkan, Samuel Samson dipercayakan menjadi Dubes Serbia pada 11 November 2009 maupun Djauhari Oratmangun Dubes Rusia dan Belarusia.