Merdeka.com - Tingginya potensi kericuhan pada saat penghitungan suara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang, membuat GP Ansor Jawa Timur mengambil inisiatif untuk ikut merapatkan barisan melakukan pengamanan. GP Ansor juga memberi warning kepada, baik sipil maupun militer untuk tidak melakukan intervensi terhadap independensi penyelenggara Pemilu.

GP Ansor menilai, indikasi kerawanan pasca-Pilpres 9 Juli lalu itu, yang pertama adalah pilpres hanya diikuti oleh dua kandidat, yaitu pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-JK.

Kemudian adanya saling klaim kemenangan dari dua kubu berdasarkan hasil penghitungan suara masing-masing. Bahkan, versi quick count beberapa lembaga survei menampilkan hasil berbeda.

Indikator kerawanan yang lain. Munculnya spanduk selamat atas kemenangan capres dan cawapres, baik itu untuk Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK.

Di Surabaya misalnya. Di sejumlah titik, sejak Jumat kemarin (11/7), mulai muncul  spanduk bertuliskan: SELAMAT & SUKSES ATAS TERPILIHNYA H PRABOWO SUBIANTO & Ir H HATTA RAJASA Sebagai PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2014-2019. Spanduk ini, bisa dilihat di Jalan Kertajaya dan Jalan A Yani, tepatnya di depan Royal Plaza.

Melihat fenomena yang muncul pasca-Pilpres 9 Juli ini, khususnya di Jawa Timur, demi kondusifitas pasca-pilpres, GP Ansor Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh kader Ansor yang menjadi penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, PPK, PPS dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Pemilu lapangan untuk bekerja sesuai hukum dan kode etik penyelenggara pemilu.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua GP Ansor Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad saat menggelar konferensi pers di Kantor GP Ansor Jawa Timur, Jalan Gayungsari, Surabaya, Sabtu sore (12/7).

"Kita menginstruksikan kepada semua kader Ansor yang ikut terlibat untuk bertindak jujur, adil dan profesional demi kemurnian hasil Pilpres 2014 yang berkualitas. Kenapa GP Ansor harus terlibat? Karena ini sebagai bentuk bela negara," terang mantan Ketua KPU Jawa Timur itu.

Andry juga mengaku, pihaknya juga memberi warning (peringatan) kepada semua pihak, baik sipil maupun militer agar tidak sekali-kali melakukan intervensi terhadap independensi penyelenggara pemilu.

"Karena itu adalah pengkhianatan terhadap amanah penderitaan rakyat yang dapat mengurangi atau mendegradasi kualitas hasil pilpres," katanya.

GP Ansor Jawa Timur juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk tidak berpikir apalagi mencoba-coba untuk "mengutak-atik" hasil pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2014.

"Kami Gerakan Pemuda (GP) Ansor siap mengerahkan jajaran GP Ansor se-Jawa Timur untuk membantu aparat keamanan dengan menempatkan personel Banser untuk menjaga Kantor KPU, PPK dan tempat penyimpanan kotak suara. Minimal di tingkat desa harus ada 2 sampai 3 atau 4 personel Banser," sahut Sekjen DPW GP Ansor Jawa Timur, Ahmad Tamim.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut aktif mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara. Jika melihat indikasi kecurangan agar tidak ragu melapor. Dan jika dibutuhkan, GP Ansor siap memberi advokasi," tandas Tamim.