Golkar: Risma Tak Perlu Marah-marah, Cukup Komunikasi yang Adem

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Rizaldi mengatakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak perlu marah-marah kepada pemprov Jawa Timur soal bantuan mobil tes PCR Covid-19. Harusnya, Risma cukup bicara yang baik jika ada masalah.

"Bu Risma perlu lebih sinergi koordinatif dalam hal penanganan Covid di Surabaya dengan Pemprov Jatim, yang masih termasuk 5 provinsi dengan penambahan tertinggi. Tidak perlu sampai marah-marah," kata Ketua DPP Partai Golkar Bobby Rizaldi, Selasa (1/6).

Tanpa marah-marah, Golkar yakin persoalan mobil tes PCR tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Terlebih, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sudah menjelaskan polemik itu.

"Cukup dengan komunikasi yang adem untuk bisa di tindak lanjuti agar mendapat solusi seperti halnya mobil PCR yang sudah dijelaskan oleh Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa)," sambungnya.

Meski begitu, kata Bobby, figur Risma sangat bijak dan sebenarnya punya komunikasi bagus dengan pihak terkait. Mungkin kemarahan Risma saat itu karena belum mengetahui situasi terkini dari bawahannya terkait mobil bantuan tersebut.

"Ini soal koordinasi biasa dan lumrah, tidak perlu di dramatisasi, semuanya sama-sama bekerja untuk rakyat sesuai kapasitasnya," ucapnya.

Jangan Saling Klaim

Selain itu, Ketua DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut, saat ini baik Risma dan Khofifah tidak perlu saling klaim mobil bantuan tersebut. Yang penting adalah kerja sama dan saling menguatkan di tengah pandemi Covid-19.

"Saat ini tidak penting memperebutkan klaim atas mobil PCR. Yang penting adalah kesediaan untuk saling bekerjasama, berbagi beban, saling menguatkan di antara semua pengambil kebijakan. Prinsipnya tidak ada masalah yang tidak bisa dirembug," kata Sarmuji.

Dia menuturkan, masalah Covid-19 juga bukan masalah politik jangka pendek. Tetapi menyangkut kemaslahatan umum yang harus dikedepankan.

"Karena itu semua pihak mesti menyatukan langkah agar penanganan Covid-19 ini lebih efektif," ucapnya.

Kemarahan Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan dua mobil laboratorium dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur.

"Temen-temen lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni (Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo). Jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu," kata Wali Kota Risma sambil menunjukkan obrolannya di WhatsApp dengan Doni di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/5).

Mendengar kabar tersebut, Rismaharini langsung berkoordinasi dan menghubungi berbagai pihak yang telah dimintai bantuan untuk mendatangkan mobil laboratorium tersebut. Bahkan, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Dalam obrolannya tersebut Wali Kota Risma memohon bantuan alat fast lab untuk Kota Surabaya. Doni pun menyanggupinya dan berjanji akan mempercepat proses pengirimannya.

Dalam chat tersebut, Wali Kota Risma juga melaporkan bahwa mobil bantuan itu dialihkan ke daerah lain, sehingga Surabaya tidak bisa menggunakan mobil tersebut. Doni pun berjanji mengecek keberadaan mobil tersebut karena memang dua mobil bantuan itu diprioritaskan untuk Kota Surabaya.

PDIP Bela Risma, Sindir Khofifah

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membela Risma atas polemik tersebut. Hasto minta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kesampingkan ego sektoral.

"Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5).

PDIP berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur mengesampingkan ego sektoral.

"PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," ujarnya.