Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai, perlu pengkajian ulang soal rencana amandemen terbatas UUD 1945. Termasuk soal wacana menguat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

"Kita ingin anggota dan fraksi di MPR mengkaji usulan agenda-agenda amandemen, seperti GBHN, pemilihan," kata Bobby pada merdeka.com, Selasa (13/8).

"Sistem tertutup dan lain-lain. Utamanya amandemen UUD terbatas harus memperkuat sistem presidensiil saat ini, bukan sebaliknya," sambungnya.

Terkait wacana amandemen terbatas untuk membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, Bobby juga menilai, perlu dikaji ulang. Sebab, jika dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara maka sama saja membuat sistem politik kembali ke masa orde baru.

"Bila dikembalikan menjadi lembaga tertinggi, artinya kembali ke masa sebelum era reformasi. Inilah yang perlu dikaji dengan seksama," ungkapnya.

Bobby menjelaskan, selama ini MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara. Salah satunya dengan kewenangan melantik presiden dan wakilnya dan menjalani sosialisasi empat pilar.

"MPR tetap menjadi lembaga tinggi negara, yang tupoksi nya melantik Presiden dan Wapres, meng-amandemen UUD itu sendiri dan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan RI," ucapnya.

Seperti diketahui, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.

PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.