Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara tersirat telah menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Ketua Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Ade Komarudin mengaku tak masalah dana aspirasi tak akan dilanjutkan.

Dia menilai jika memang anggaran tidak mencukupi dapat mengerti alasan pemerintah tersebut. Sehingga, dana aspirasi sebesar Rp 12,1 triliun itu tidak perlu digelontorkan.

"Kalau anggarannya enggak ada ya jangan dipaksakan," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Ade menilai lebih baik uang yang awalnya diperuntukkan untuk dana aspirasi dialokasikan untuk memenuhi kepentingan rakyat lain. Hal tersebut, kata dia, juga berlaku terhadap dana bantuan bagi partai politik yang awalnya diwacanakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Namun, setelah menuai polemik, Tjahjo mengurungkan niatnya untuk menaikkan dana bantuan bagi partai politik sebanyak 10 kali lipat tersebut.

"Kita orientasikan kepada hal-hal yang mendesak untuk kebutuhan rakyat, hal-hal yang kurang mendesak masih banyak waktu," imbuhnya.