'Golkar harus bersatu demi hadapi Pilkada serentak tahun depan'
Merdeka.com - Kader Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan, pemerintah sangat sulit keluar dari dilema dua kubu dalam Golkar ini. Sehingga dia menilai, pemerintah akhirnya memutuskan penyelesaian konflik itu dikembalikan kepada internal Partai Golkar.
Mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 itu berkeyakinan upaya islah dan rekonsiliasi merupakan langkah yang seharusnya segera diambil sebelum masalah di antara 2 kubu ini semakin memblunder seperti beberapa waktu lalu.
"Hari ini Kemenkum HAM secara resmi mengembalikan surat permohonan pengesahan kepada dua DPP Golkar, hasil munas di Bali dan Jakarta. Mereka memandang bahwa persoalan kepartaian ini harus diselesaikan secara internal, sebelum meminta dilegalkan oleh Kemenkum HAM. Saya memandang bahwa sikap pemerintah ini cukup baik, dalam pengertian bahwa mereka tidak ingin masuk terlalu dalam ke konflik internal partai Golkar," kata Hajriyanto di sebuah rumah makan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
"Dari awal saya mengatakan berkali-kali, rekonsiliasi itu adalah satu-satunya jalan terbaik, karena konflik itu memang sangat memalukan Golkar. Sebagai salah satu partai terbesar dan tertua, serta partai yang berpengalaman sejak dulu, harusnya memang Golkar itu sudah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang kompeten di internal partainya," katanya menambahkan.
Hajriyanto mengatakan, urgensitas sejumlah agenda besar nasional yang harus dihadapi Golkar pada 2015 mendatang, menuntut kesolidan partai tersebut dalam berkoordinasi dengan seluruh DPD, demi menghadapi Pilkada serentak tahun depan. Maka, dirinya beranggapan bahwa sesulit apapun proses untuk melakukan islah dan rekonsiliasi antar dua kubu tersebut merupakan sebuah tantangan.
"Rekonsiliasi adalah keniscayaan. Satu-satunya hal yang mungkin adalah mengadakan Munas bersama. Jadi yang harus dipahami adalah islah itu menjadi sebuah jalan tengah, di mana masing-masing kubu tidak boleh merasa paling berhak atas legalitas Munasnya tersebut. Makan jalan yang paling tepat adalah Munas Rekonsiliasi," kata Hajriyanto.
"Para pihak yang telah berseteru dan memecah Partai Golkar ini, harus mengingat bahwa ada sekitar 245 DPD yang akan mengadakan Pilkada serentak di tahun mendatang. Hal ini memerlukan sumber daya yang cukup, dalam mengawal proses yang ada di seluruh daerah. Manajemen dalam menghadapi momen Pilkada ini, memerlukan kondisi internal partai yang sungguh-sungguh solid dan kooperatif," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan statistik, sebanyak 78 hingga 80 persen para pemilih Golkar menyalurkan suaranya ke Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi penugasan kepada sejumlah figur untuk mengemban tugas sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaMunas Partai Golkar rencananya bakal digelar Desember 2024.
Baca Selengkapnya