Golkar dukung jika Presiden evaluasi partai koalisi yang beda sikap
Merdeka.com - Partai Golkar memberikan mendukungnya jika Presiden Joko Widodo ingin mengevaluasi konfigurasi politik di lingkaran koalisi pemerintahan. Ini menyikapi dorongan PDIP agar PAN keluar dari koalisi partai-partai pendukung pemerintahan lantaran kerap berbeda sikap politik.
"Artinya kita apapun yang diambil kebijakan oleh Presiden terkait konfigurasi politik saat ini kita serahkan kepada Presiden sendiri. Golkar pasti akan mendukung," kata Wasekjen Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (13/7).
Menurut Ace, seharusnya secara etika politik, partai-partai yang tergabung dalam koalisi bisa satu sikap dalam mendukung langkah dan kebijakan politik pemerintah.
"Memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu memiliki kesatuan langkah dan sikap dalam hal kebijakan-kebijakan politik itu tersebut," tegasnya.
Perbedaan sikap politik PAN dengan partai-partai koalisi pemerintah memunculkan spekulasi bahwa kader mereka, Asman Abnur bakal didepak dari posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun urusan perombakan menteri kabinet kerja merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Kalau soal reshuffle kabinet dan evaluasi terhadap kinerja kabinet kami memandang bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Bagaimana pun presiden memiliki hak untuk melakukan penilaian atas kinerja para pembantunya," tandasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, RUU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.
Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Begitu pula di RUU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus disaat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.
Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.
"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).
Oleh karena itu, Hasto menegaskan partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaApalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku merasa nyaman dengan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaGolkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaGolkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca Selengkapnya