Merdeka.com - Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto dituding ngotot menginginkan pilkada tak langsung atau dipilih DPRD karena ingin menguasai kepala daerah di Indonesia. Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin membantah mekanisme pemilihan kepala daerah via DPRD merupakan skenario besar dari Prabowo-Hatta.

"Saya kira tidak benar," kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9).

Selain menghemat anggaran, Nurul mengklaim, pilkada tak langsung dapat menyaring figur-figur yang handal. "Karena ini kan pilihan-pilihan yang sebenarnya sangat reasonable. Kalau akhirnya tidak bisa memunculkan tokoh independen, maka tokoh independennya masuk ke parpol dulu. Saya kira ini bisa menjadi alat rekrutmen partai yang efektif juga," jelas Nurul.

"Karena sistem pilkada lewat DPRD ini juga menghendaki calon-calon terbaik yang dikehendaki rakyat. Misalnya saya dikehendaki salah satu daerah, saya dari pusat, tiba-tiba dimasukkan ke daerah," tambah Nurul.

Nurul menampik bila pemilihan kepala daerah melalui DPRD agar mudah dikendalikan. Kekhawatiran kepala daerah disetir oleh DPRD dinilai terlalu berlebihan.

"Pressure dari masyarakat juga akan tetap mewarnai model pemerintahan tersebut. Kan kepala daerah menjalankan mandat rakyatnya juga. Kalau sekarang kita lihat kritisi dari masyarakat, e-blusukan, e-critisism. Jadi bisa awasi lewat medsos, dan sebagainya," terangnya.

Seperti diketahui, pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik apabila mekanisme pemilihan kepala daerah berdasarkan penunjukkan DPRD dengan alasan ekonomis.

"Enggak ada, bukan hemat-hematan, bangsat. Iya dia (Koalisi Merah Putih) tahu porsi (suara di DPR) dia 63 persen, kalau dia pakai cara ini di DPRD semua daerah bisa dikuasai semua. Nanti gubernur sampai kepala daerah semua dikuasai," ujar Faisal Basri di Double Bar Coffee and Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/9).