Merdeka.com - Partai Golkar menolak opsi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, hal tersebut berpotensi politik uang dan konflik horizontal.

Wasekjen Golkar Tantowi Yahya mengatakan, melihat politik uang yang terjadi selama pileg dan pilpres, salah satu alasan pihaknya menolak pilkada langsung. Menurut dia, kepala daerah dipilih oleh DPRD mampu meminimalisir politik uang.

"Ya betul. Berkaca kepada pilkada-pilkada selama ini dan Pileg 2014 yang sarat dengan politik uang, dan telah banyak menyebabkan konflik horizontal, kami menilai pemilihan melalui DPRD dapat mengeliminir permasalahan tersebut," kata Tantowi Yahya dalam pesan singkat, Jumat (5/9).

Terkait perubahan sikap Golkar yang sebelum pilpres mendukung pilkada langsung, kini justru menolak, Tantowi menambahkan, hal ini tidak terkait hasil pilpres. "Tidak ada kaitannya dengan hasil pilpres," ujarnya.

Saat ini DPR tengah menggodok RUU Pilkada. Mayoritas fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih setuju kepala daerah dipilih melalui DPRD. Ini berbeda dengan UU Pilkada saat ini yaitu kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.