Golkar ancam gulingkan Jokowi jika penjelasan BBM tak masuk akal
Merdeka.com - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo berbuntut interpelasi di DPR. Fraksi Partai Golkar bakal menggalang tanda tangan anggota DPR sebagai syarat mengajukan interpelasi atau hak bertanya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan BBM tanpa alasan yang masuk akal oleh Presiden Jokowi, dalam waktu dekat DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi.
"DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara harga minyak saat ini di di bawah USD 80 per barel," kata Bambang dalam pesan singkat, Kamis (20/11).
Bambang menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM yang langsung berdampak pada rakyat kecil. Menurut dia, Jokowi tak punya itikad baik terhadap rakyat kecil.
"Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," imbuhnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mengajukan interpelasi terkait maksud Jokowi naikkan BBM. Dia menegaskan, Jokowi akan dipanggil DPR untuk menjelaskan hal tersebut.
"Presiden harus menjelaskan dasar apa yang dia pakai untuk menaikkan BBM. Karena harga minyak dunia tengah turun. Cash flow juga dikabarkan aman. Bagaimana hitung-hitungannya? Jangan seenaknya saja menempuh jalan pintas dengan mengalihkan beban fiskal pemerintah ke pundak rakyat," tegas dia.
Bambang menambahkan, jika memang penjelasan Jokowi nanti masuk akal maka selesai. Namun jika tidak, Bambang mewacanakan menggulirkan hak angket pada Jokowi yang bisa berujung pada impeachment.
"Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunaan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau Impeachment," pungkasnya.
Sejauh ini, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menolak kenaikan harga BBM. Mereka mewacanakan akan melakukan interpelasi ke Jokowi mengenai hal ini.
Dalam aturan, hak interpelasi bisa dilakukan DPR jika minimal 25 anggota DPR dari lintas fraksi tanda tangan setuju akan menggunakan hak interpelasi kepada Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Harga Beras Turun: Coba Cek di Pasar
"Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun," kata Jokowi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca Selengkapnya