Merdeka.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Puncak, Jumat (29/1) adalah tindak lanjut dari rapat pengurus harian minggu lalu.

Hasil rapat itu kemudian dibawa ke Rapat Pleno DPP PPP pada Kamis (28/1) untuk kemudian dibahas di Rapimnas hari ini. Selanjutnya, hasil dari rapat kali ini dibawa ke Mukernas Jakarta mendatang.

Setidaknya ada tujuh poin yang dibahas di Rapimnas dan menjadi keputusan. Salah satunya yakni PPP deklarasikan diri mendukung pemerintahan Jokowi.

"Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar," kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/1).

Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah (PPP) tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi Pilkada serentak 2017 dengan PDIP.

Sementara yang keempat adalah, rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).

"Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan," jelas Dimyati menambahkan.

Dia pun mengatakan, PPP di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3)," tandas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menceritakan latar belakang bergabungnya partainya ke dalam Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan (KP3).

Kata dia, awalnya Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK Menkum HAM.

"Kala itu Mbah Maimun (Moen) berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah," kata Djan.

"Karena beliau (Mbah Moen) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya," sambung dia.

"Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan," tuntas dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) juga telah menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi. Kali ini, giliran PPP kubu Djan yang deklarasi dukung pemerintah.

Keduanya pasca Pilpres 2014 berada di Koalisi Merah Putih (KMP) berkomitmen berada di luar pemerintahan. Namun akibat sikap ini terjadi dualisme di tubuh internal masing-masing.

Pemerintah dalam konflik ini menganggap kubu Agung Laksono di Golkar dan kubu Romi di PPP yang paling sah. Konflik bertambah runyam, kubu Agung dan Romi kalah di pengadilan.

Setelah terjadi lobi politik, akhirnya kedua kubu yang awalnya ngotot berada di luar pemerintah akhirnya menyerah dan memutuskan dukung pemerintah.