Gerindra tuding dana desa jadi rebutan kepentingan PDIP dan PKB

Merdeka.com - Terjadi tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). Tumpang tindih ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan nomenklatur baru Kementerian Desa yang mana sebelumnya pengelolaan dana desa dilakukan oleh Kemendagri.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak kaget bilamana antara Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Menteri Desa Marwan Jafar rebutan soal dana desa. Sebab hal itu merupakan kepentingan politik antara PDIP dengan PKB pada Pemilu 2019 nanti.

"Nuansa politik pasti ada, ini pengaruh terhadap desa-desa," kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1).

Oleh karena itu, Muzani meminta Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap untuk menengahi konflik antara Mendagri dengan Menteri Desa. Sebab, presiden telah berjanji akan memberikan dana Rp 1,4 miliar ke setiap desa sesuai dengan amanat UU Desa.

"Menurut saya ini ketegasan presiden diperlukan. Presiden harus memberikan penjelasan, presiden punya janji Rp 1,4 M per desa, kurang lebih Rp 80 T untuk desa per tahun. Jangan namanya dipindah uangnya kagak," jelas Muzani.

"Ini (dana desa) diserahkan kepada siapa? Dan pertanggung jawabannya harus jelas. Presiden harus menjelaskan maksudnya kementerian desa ini apa? Presiden sejak awal tidak pernah menjelaskan itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Muzani sudah memprediksi bilamana ada tumpang tindih kementerian sejak Jokowi mengumumkan nomenklatur.

Dalam pandangan Muzani, jika dilihat dari sisi tingkatan maka Kemendagri dinilai lebih bertanggung jawab atas pemerintahan dalam negeri sampai ke tingkat desa.

"Ketika desa dicopot ke sini (Kementerian DPDTT) apanya yang dicopot? Pembinaannya? Kewenangannya? Atau namanya saja yang dipakai?, saya tidak tahu, Jokowi harus menjelaskan," tandasnya.