Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengaku ikut membahas tata tertib MPR. Dia menegaskan, tidak ada aturan yang mengatakan MPR menjadi lembaga tertinggi negara.

"Tidak ada, saya terlibat pembahasan kok," kata Martin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Martin menyatakan, tidak ada sama sekali niatan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tinggi negara, termasuk mengamandemen UUD 1945 perihal presiden kembali dipilih oleh MPR.

"Tidak ada pikiran begitu. Itu hanya memprovokasi masyarakat supaya orang ramai," kata Martin yang juga anggota Fraksi MPR Gerindra ini.

Martin mengakui, MPR memang bisa memberhentikan presiden sesuai amanat konstitusi. Namun, tidak begitu mudah MPR memberhentikan seorang presiden.

"Persyaratannya DPR harus sidang dulu minimal 2/3 anggota harus hadir. Setelah itu kemudian masuk ke MK, kalau di MK setuju, baru ke MPR," kata dia.

Sebelumnya, dugaan Koalisi Merah Putih bakal berupaya mengubah pilpres langsung menjadi pilpres melalui MPR ramai diutarakan sejumlah pihak. Salah satunya adalah pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha.

Menurut Abdillah, bukan tidak mungkin ke depannya Koalisi Merah Putih bakal mengubah undang-undang soal pemilihan presiden secara langsung menjadi melalui MPR seperti era Orde Baru dulu.

"Indikasinya misal Titiek Soeharto mau dijadikan wakil ketua MPR. Soeharto sekarang dihidup-hidupkan lagi logo-logo sama semboyannya," kata Abdillah kepada merdeka.com, Senin (29/9).